Alasan KPK Bebaskan Dua Orang atas OTT Bupati HST

1094
Bupati HST Abdul Latif dan istri mudanya yang cantik. Istimewa

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, dibebaskannya Rudy Yushan Afarin selaku pejabat pembuat komitmen Pemkab Hulu Sungai Tengah dan Tukiman selaku konsultan pengawas dalam kasus suap proyek pembangunan Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, lantaran keduanya dianggap tidak terbukti menerima aliran dana.

“Dari pemeriksaan 1x 24 jam belum ada bukti yang cukup untuk menjerat keduanya. Saat ini penyidik baru fokus ke aliran uangnya,” kata Febri dikutip Republika di Gedung KPK Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Sebanyak enam orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut dan empat di antaranya ditetapkan menjadi tersangka. Yakni, Bupati HST Abdul Latif, Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten HST, Kalimantan Selatan H Fauzan Rifani, Direktur PT Sugriwa Agung, Abdul Basit; dan Direktur Urtama PT Menara Agung, Donny Witono.

Baca Juga :   IWO Kalsel Kecam DPRD Banjarmasin yang Batasi Tugas Pers

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, diduga Latif menerima fee dari proyek pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai sebesar Rp 3,6 miliar. Uang tersebut terkait pembangunan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIP, dan super VIP di rumah sakit tersebut.

“Dugaan komitmen fee proyek tersebut adalah 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar,” ujar Agus.

Agus menerangkan, Latif menerima fee proyek itu secara bertahap dari Donny. Perusahaan yang dipimpin Donny PT Menara Agung merupakan penggarap proyek pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017.

“Dugaan realisasi pemberian fee proyek sebagai berikut, pemberian pertama dalam rentan September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar,” terang Agus.

Adapun, dalam OTT pada Kamis (4/1), KPK mengamankansejumlah barang bukti yakni, rekening koran PT Sugriwa Agung dengan saldo Rp 1,82 miliar dan Rp 1,8 miliar, uang Rp 65,65 juta dari brankas Latief, dan Rp 25 juta dari tas milik Latif di ruang kerjanya.

Baca Juga :   Begini Kronologis KPK Tangkap Bupati HST

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Rachmat Mulyana, mengatakan ada lima orang yang dibawa KPK ke Jakarta dalam OTT Bupati HST. Mereka terdiri atas Bupati HST Abdul Latif; pengusaha H Fauzan; Direktur PT Cipta Persada Barabai, Abdul Basid; kontraktor PT Menara Agung Pusaka selaku penggarap RSUD Damanhuri, Rudi; dan Tukiman, konsultan pengawas PT Delta Buana.

“Terkait suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri di Barabai, Kabupaten HST senilai Rp 54.451.927.000 sesuai nomor kontrak 02/PRPK-PPK/RSUD/2017 tanggal 14 April 2017 selama 265 hari,” tutur Rachmat.

Item pengerjaan proyek itu terdiri atas penambahan ruang perawatan kelas 1, 2, VIP, dan super VIP dengan kontraktor pelaksana PT Menara Agung Pusaka dan konsultan pengawas PT Delta Buana. Rachmat menduga kontraktor memberi suap untuk mendapatkan pembangunan RSUD Damanhuri. Namun, ia belum tahu detail berapa nilai uang yang diamankan oleh KPK.

Baca Juga :   KPK: Rekanan PDAM Bandarmasih Bisa Dijerat Pidana Korupsi

“Rencana lima orang tersebut akan dibawa ke KPK malam ini menggunakan pesawat komersial. Barbuk (barang bukti) yang disita belum kami dapatkan informasinya,” demikian kata Rachmat Mulyana.

REPUBLIKA │ DP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here