Anggota DPRD Tanbu Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ditingkatkan

385

KabarKalimantan, Batulicin – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu Fawahisah Mahabatan meminta pemerintah daerah dan instansi terkait lainya untuk bersama-sama melakukan  pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada 144 desa yang ada di wilayah Tanbu sangat rawan penyimpangan.

Menurutnya, saat ini tidak semua aparat desa yang dapat memahami tentang aturan buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana desa tersebut.

“Sistem pelaksanaan pembangunan proyek yang dilakukan seluruh desa di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini hanya berpangku pada swakelola atau memberdayakan masyarakat setempat. Hal itu sangat memungkinkan hasil yang diinginkan pemerintah daerah bisa saja tak maksimal,” terangnya kepada Redkal.com, Senin (13/1/2020).

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tanbu Nahrul Fajeri menjelaskan, pengeloalan dana desa pada tahun 2019 hampir semuanya beres. Hanya ada tiga desa yang tidak sempat sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan dari kucuran dana desa tersebut, sehingga dana desa itu harus dikembalikan ke kas pemerintah daerah. “Dana desa yang tak sempat digunakan maksimal itu lantaran desa yang bersangkutan berganti kepala desa,” jelasnya.

Sementara untuk pengucuran dana desa tersebut, lanjut Nahrul, nominalnya bervariasi, mulai dari terendah Rp 650 juta hingga Rp 1,8 miliar. “Kita berlakukan demikian karena harus melihat dari berbagai faktor, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan faktor geografis,” tandasnya.

Reporter: Slamet Riadi

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here