Sab. Jan 16th, 2021

ASN-Dewan Terancam Tanpa Gaji Akibat APBD Kalsel Molor

1 min read

Suasana sidang paripurna di DPRD Kalsel. dok Redkal.com

KabarKalimantan, Banjarmasin – Belum rampungnya Penetapan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 menjadi dilema bagi eksutif dan DPRD Kalimantan Selatan.

Sebab, merujuk Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, jika pembahasan APBD gagal hingga akhir 2017, maka anggota DPRD dan aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Kalsel terancam tidak menerima hak keuangan selama enam bulan.

“Jika pembahasan belum selesai, maka hak keuanganya tidak diberikan,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Selatan, Aminuddin Latif ketika mendatangi gedung DPRD Kalsel, Rabu (4/10/2017).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin menambahkan, selain gaji aparatur negara, tenaga honorer pun akan terkena dampak dari pembahasan Rancangan APBD 2018.

Politikus Gerindra ini memperkirakan, kemungkinan besar keterlabatan Rancangan APBD 2018 akan molor sebab dari waktu hanya tersisa kurang dari dua bulan.

“Teman – teman bisa lihat jadwal banmus bulan ini. Tidak Jadwal pembahasan RAPBD 2018 berati kan akan di laksanakan pada bulan November dan Desember. Di November pun, Banmus akan dilakanaskann pada pertengahan bulan,” ujar Lutfi.

Lutfi menyayangkan bila RAPBD 2018 benar-benar terlambat karena APBD Provinsi Kalsel 2018 akan sema dengan tahun 2017. “Tentu ini menjadi kerugian besar bagi pemeritahan,” ujar dia.

M. RIZAL KHALQI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.