Kam. Jan 28th, 2021

Balangan Jamin Pemenuhan Hak Anak

2 min read

Peresmian kabupaten Layak Anak di Parigin, Kabupaten Balangan, Selasa (12/12/2017). redkal.com

KabarKalimantan, Paringin – Kabupaten Balangan mencanangkan sebagai Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di Kalimantan Selatan. Status itu sebuah program yang bertujuan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Balangan, Hasmiati, menuturkan Balangan mesti mewujudkan status KLA karena jumlah anak-anak sangat banyak, tepatnya sepertiga dari jumlah total penduduk se-Balangan.

Selain itu, kata Hasmiati, anak-anak merupakan modal dan investasi SDM di masa yang akan datang sebagai penerus bangsa. “Ini (KLA) merupakan suatu bentuk upaya peningkatkan kualitas anak, agar tidak menjadi beban bagi pembangunan,” kata Hasmiati saat pencanangan KLA di Paringin, Selasa (12/12/2017).

Ia menjelaskan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi kerja di antara mereka terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Melalui pencanangan program semacam ini, Hasmiati berharap ada koordinasi dan kemitraan yang makin solid antar pemangku kepentingan terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Balangan. “Terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan,” dia menambahkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Beleid itu menjamin semua anak-anak mempunyai hak yang sama dalam suatu negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

“Jadi, apa yang kita lakukan ini merupakan upaya melindungi hak-hak anak, sehingga Bumi Sanggam akan menjadi kabupaten yang layak anak, yang bebas dari pekerja anak dan kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Balangan, Marlina Susanti, menambahkan program Kabupaten/kota LAyak Anak sebenarnya mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013. Menurut dia, indikator Kabupaten/kota Layak Anak mengacu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011.

Beleid itu menjelaskan indikator KLA terbagi ke dalam 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus.

“Apabila klaster ini dirincikan, maka akan semakin terlihat bahwa program ini merupakan tanggung jawab kita semua. Untuk itu, maka selayaknyalah kita saling mendukungnya,” ucap Marlina.

F. M HIDAYATULLAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.