Sel. Mar 31st, 2020

Banjarmasin Pernah Terapkan Tarif Tol Air

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Banjarmasin dengan julukannya Kota Seribu Sungai tentu tidak dapat dipisahkan oleh eksistensi sungai sebagai poros peradaban. Pada masanya, Banjarmasin pernah menerapkan tarif tol sungai.

Wartawan : M Ali Nafiah Noor

Fenomena ini terekam dalam tulisan Pengajar Program Studi Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) FKIP, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Bambang Subiyakto, “Infrastruktur Pelayaran Sungai Kota Banjarmasin Tahun 1900-1970”, dalam Freek Colombijn et al. (eds.), Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Menurut Bambang, Anjir, Handil, dan Saka berhubungan dengan transportasi.

Sarana yang digunakan adalah perahu kecil atau jukung (sampan) dengan berbagai jenisnya (sudur, bakapih, anak rimpang, pelanjaan, tambangan, pandan liris, batambit, bugiwas, tiung, hayawan, kelotok, patai, rangkan, getek, undaan, parahan, paiwakan, katinting, peramuan dan serdangan) dan lanting (rakit yang terbuat dari bambu). Tujuannya cukup beragam, untuk kegiatan pertanian, mencari ikan, berdagang, angkutan barang, angkutan orang, pelayaran dan rekreasi baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh.

Baca Juga :   Laung dan Jubah Kuning Raja Banjar

Mengutip Vergouwen dan Mallinckrodt, Bambang menjelaskan, tarif tol sungai saat itu diterapkan dalam menguasai jalur-jalur air (terutama sungai, Anjir, dan Handil) oleh bubuhan di bawah kepala-kepala mereka yang memiliki kewenangan. Misalnya memungut tarif tol 1/10 dari barang-barang hasil hutan, pertanian dan sejenisnya.

Hasilnya, menurut aturan adat ditujukan untuk biaya pemeliharaan hutan dan jalur air. “Meskipun demikian, seperti dikatakan Vergouwen selanjutnya, hasil itu lebih merupakan pendapatan bagi para kepala bubuhan,” tulis Bambang.

Sejak zaman merdeka, bahkan menjelang masa-masa berakhirnya Pemerintahan Kolonial Belanda, tampaknya penarikan tarif tol telah ditiadakan. Terutama yang dimaksudkan penarikan oleh para kepala bubuhan atau kelompok masyarakat.

Jalur-jalur semacam itu telah menjadi jalur umum. Jalur-jalur air sepenuhnya berada di bawah penguasaan pemerintah terutama jalur-jalur penting seperti sungai dan Anjir dikenakan retribusi.

Bambang menjelaskan, pada masa Kolonial Belanda, bagi yang menggunakan jukung, perahu, atau kapal untuk tambangan diharuskan memiliki surat izin. Hal tersebut diatur dalam ketentuan tentang menjalankan usaha tambangan yang dikeluarkan pada 1941(Bepalingen op de uitoefening van het Tanbanganbedriif). Selain larangan untuk menjalankan profesi sebagai tukang tambangan, aturan itu juga menyebut akan menolak perizinan jika tidak ada alasan yang menyangkut kepentingan umum.

Baca Juga :   Societeit de Kapel, Wadah Dugem Orang Belanda

Selain itu, lalu lintas sungai juga diatur dalam aturan tersebut. Tukang tambangan yang perahunya mangkal di muka sebuah rumah, gudang, pabrik, atau halaman diharuskan memberi tempat kepada perahu lain. Tujuannya agar pemilik, penyewa, atau pemakai dari gedung atau halaman tersebut dapat melakukan bongkar muat barang dengan mudah.

“Papan yang menghubungkan tambangan dengan dermaga milik suatu perahu tidak boleh menjulur jauh ke jalur umum yang dapat menyebabkan terganggunya lalu lintas,” kata Bambang.

Dalam dinamikanya, penguasaan, dan retribusi dilakukan oleh pemerintah. Pada masa kemerdekaan aturan serupa tertuang pada Perda Propinsi Kalimantan No 5 tanggal 24 Juli 1953 tentang lalu lintas dan pemungutan retribusi lalu lintas dalam terusan-terusan yang dikuasai oleh daerah Provinsi Kalimantan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.