Bawa Uang Asing Lebih dari Rp1 Miliar, BI Kenakan Denda Rp 300 Juta

784

KabarKalimantan, Banjarmasin – Bank Indonesia (BI) bakal memberikan sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang membawa Uang Kertas Asing (UKA) ke dalam negeri dengan nilai setara atau lebih dari Rp 1 miliar.

Hal itu dikatakan Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Hariyadi Ramelan saat Diskusi Panel dan Sosialisasi Peraturan Bank Indoneisa tentang pembawaan mata uang kertas asing ke dalam dan ke luar negeri di Kantor Perwakilan Bank Indoneisa (KPw BI) Kalsel, Jumat (23/11/2018).

Hariyadi mengatakan, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 ayat dua dijelaskan, setiap orang dilarang membawa UKA dengan jumlah dengan nilai Rp 1 miliar.

Tidak hanya itu, dalam PBI disebutkan, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (orang perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp 300 juta.

Baca Juga :   BI Diminta Gunakan Hacker Menjaga Keamanan Online

“Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada badan perizinan yang yang membolehkan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 10 persen dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp 300 juta,” jelasnya.

Namun, sanksi akan dikecualikan bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

Hariyadi menjelaskan, dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutunya, dengan adanya PBI mengenai UKA, akan mengintegrasi data pembawaan UKA baik masuk atau pun keluar Pabean Indonesia. “Kita juga dapat mengetahui kenapa permintaan mata uang US Dollar meningkat di masyarakat, baik bisnis atau pun transaksi keuangan internasional,” sambung Hariyadi.

Baca Juga :   Bank Indonesia Layani Masyarakat hingga Pulau Terpencil

Pengaturan pembawaan UKA bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Kebijakan ini menekankan pengaturan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai.

Sementara itu, Kepala BI Kalsel, Herawanto mengatakan, terkait sosiaslisasi PBI ini menurutnya, walau Kalsel bukan daerah perbatasan antar negara, akan tetapi provinsi dengan penduduk lebih dari tiga juta jiwa ini memiliki gerbang menuju internasional. “Daerah ini adalah daerah yang jumlah jemaah haji dan umroh terbanyak ke tiga di Indonesia,” tambahnya.

M Rizal Khalqi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here