Bawaslu HST Berikan Sanksi Administrasi untuk Pertemuan Terbatas di Lingkungan Pendidikan

1488
KabarKalimantan, Banjarmasin – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hulu Sungai Tengah (HST) melaporkan tiga caleg dan dua timses ke Bawaslu Kalsel. Lima orang itu diduga melanggar peraturan saat melakukan pertemuan terbatas pada 18 Januari lalu di kawasan pendidikan di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, HST. Sidang kasus tersebut dilaksanakan di Bawaslu Kalsel pada Senin (18/2/2019) sore.
Nasib untung ternyata menaungi satu terlapor. Ia lepas dari sanksi yang mengancam.

Menurut Komisioner Bawaslu Kalsel Divisi Penanganan Pelanggaran Azhar Ridhani, terlapor tiga atas nama Saiful Rasyid tidak bisa dibuktikan kesalahannya. “Dalam fakta persidangan, yang bersangkutan tidak berhadir pada pertemuan terbatas di Desa Awang Baru itu,” katanya.

Dia menjelaskan, sanksi hanya diberikan kepada Muhammad Luthfi Rahman, Khairul Fatarujali, Aulia Oktafiandi, dan Rizki Niraz Anggraini. Mereka dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Baca Juga :   Ketua Bawaslu RI: Ramadhan Jangan Dipakai Kampanye

Ketua Bawaslu HST Muhammad Ahsani pun mengaku menghormati keputusan dari majelis. Meski demikian, ia memastikan Bawaslu HST masih akan memusyawarahkan langkah yang diambil menyikapi keputusan sanksi yang dinilai ringan itu.

“Yang jelas masih kami pelajari (keputusan sidang), apakah membawa ke Gakkumdu provinsi kita tidak tahu, yang pasti hasil hari ini kita rapatkan di kabupaten,” katanya.

Persidangan ternyata dinilai tidak fair. Itu disampaikan kuasa hukum terlapor, Abdul Aziz.

Menurutnya, saksi yang dihadirkan oleh pelapor adalah dari lembaga yang sama, yakni Panwascam Batang Alai Utara. Sehingga persidangan malah memancing dugaan-dugaan liar.

“Dikatakan itu tempat sosialisasi terbatas merupakan tempat pendidikan dengan alasan belum ada serah terima. Pertanyaan kami mau diserahterimakan ke siapa? aset negara kok mau diserahkan ke pemilik tanah? apa dasar hukumnya?” tanya Aziz.

Pengawasan Bawaslu HST pun dinilai Aziz tidak cermat. Alasannya, Bawaslu HST melaporkan kliennya tanpa bukti dalam fakta dipersidangan.

Baca Juga :   Relawan Prabowo-Sandi Layangkan Somasi ke KPU

Selanjutnya, Abdul Aziz mengaku akan mempelajari keputusan sidang itu. Koreksi akan disampaika jika dasar hukumnya tidak sesuai.

“Dalam tiga hari ini kita akan mempelajari dan mendiskusikan bersama klien kami hasil keputusan sidang,kita mempelajari satu persatu mana yang terbukti atau tidak, kemudian dasar hukumnya apa,” ucapnya.

M Ali Nafiah Noor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here