Menu

Mode Gelap

Banjarmasin · 24 Jul 2019 20:16 WIB ·

Beban Kerja dan Tunjangan Tak Sebanding, Itjen Kemendagri Sebut APIP ‘Kurang Gizi’


 Beban Kerja dan Tunjangan Tak Sebanding, Itjen Kemendagri Sebut APIP ‘Kurang Gizi’ Perbesar

KabarKalimantan, Banjarmasin – Anggaran belanja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dinilai masih rendah. Kondisi ini menjadi kegelisahan bagi Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak.

Tumpak sempat menyebut, bahwa saat ini APIP kekurangan gizi. “Saya pernah sampaikan pada pimpinan, bahwa matanya (APIP) berkunang-kunang, tak bisa bedakan mana lift mana tangga. APIP kekurangan gizi, dan ini fakta,” ucapnya.

Hal ini dia utarakan di hadapan para undangan, saat acara pembukaan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan 2019, di Siring Menara Pandang, Banjarmasin, Rabu (24/7/2019).

Baca Juga :   Dianggarkan Rp1,5 Miliar, Jalan Masjid Jami Dilebarkan Tahun Ini

Tumpak menjelaskan, kekurangan gizi yang dia lontarkan hanya sebuah kalimat kiasan. Kalimat itu dia maksudkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pengawasan internal tersebut.

Dia mengatakan, selama ini tunjangan yang didapat APIP tak sebanding dengan tugas yang diemban. “Ini hanya refleksi dari banyaknya pembinaan yang harus kita lakukan. Jadi, dibanding beban kerja dan tunjangan jabatan memang belum setara,” jelasnya.

Baca Juga :   Reses Dewan Banjarmasin Utara, Warga Minta Perbaikan Jalan dan Penerang Jalan

Oleh karena itu, lanjut Tumpak, pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi ini melalui kebijakan keuangan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

“Tapi harus melihat juga skala prioritasnya, dan kemampuan daerah. Juga dilihat dulu sebanding tidak hasil kerja dengan rewardnya nanti,” imbuhnya.

Dalam aturannya, untuk provinsi, daerah dengan APBD di bawah Rp4 triliun wajib mengalokasikan 0,90 persen, sedang daerah dengan APBD Rp 4–10 triliun wajib mengalokasikan 0,60 persen, dan untuk daerah dengan APBD di atas Rp 10 triliun wajib mengalokasikan 0,30 persen.

Baca Juga :   Safrizal: Pentingnya Komunikasi Terarah dan Sosialisasi Status Zona Covid-19

Kemudian untuk kabupaten/kota, yang mana APBD-nya di bawah Rp1 triliun wajib mengalokasikan 1 persen, lalu daerah dengan APBD Rp1–2 triliun diwajibkan 0,75 persen, dan daerah dengan APBD di atas Rp 2 triliun wajib mengalokasikan 0,50 persen.

Reporter: M Syahbani
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Sosok Pria Ditemukan Tergeletak Meninggal Dunia di Pinggir Jalan

5 Desember 2021 - 08:59 WIB

Wabup Kotabaru Ucapkan Selamat atas Dilantiknya Direktur Utama Bank Kalsel Periode 2021-2026

4 Desember 2021 - 20:12 WIB

Warga Skip Lama Geger, Wanita Berusia 61 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia dengan Mulut Mengeluarkan Busa

4 Desember 2021 - 16:28 WIB

Untuk Kesejahteraan Rakyat, Paman Birin Minta Anggaran Diserap Maksimal

3 Desember 2021 - 21:07 WIB

Penyaluran DAK Fisik Se-Kalsel, Batola Raih Peringkat 1

3 Desember 2021 - 17:52 WIB

Noormiliyani Ikuti Seminar Nasional KPK Pada Peringatan HARKODIA

2 Desember 2021 - 21:28 WIB

Trending di Banjarmasin