Rab. Sep 30th, 2020

Begini Kronologis KPK Tangkap Ketua DPRD Banjarmasin

2 min read

Bekas Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali. KPK menetapkan Iwan sebagai tersangka kasus suap Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih. dok Redkal.com

KabarKalimantan, Banjarmasin– Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat tersngka atas dugaan suap pengesahan Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih. Keempat orang itu terdiri dari Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih (M); Ketua DPRD Banjarmasin, Iwan Rusmali (IR); Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis (T); dan Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal, Andi Effendy (AE).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan penangkapan keempat tersangka bermula dari permintaan M kepada rekanan swasta PT CSP untuk menyiapkan dana Rp 150 juta pada 11 September 2017. M meminta CSP menyerahkan duit itu ke T. Menginjak tanggal 12 September, PT CSP menyerahkan duit sebanyak Rp 150 juta kepada T.

“Yang kemudian disimpan T diberangkasnya. Tanggal 14 September pagi, M memerintahkan T mengambil uang diberangkasnya sebesar Rp 100 juta, lalu meminta Rp 5 juta untuk dirinya (M) sebagai pengganti pemberiannya terdahulu kepada IRS,” kata Alex Marwata ketika konferensi pers seperti dikutip Metro TV, Jumat (15/9/2017).

T kemudian memberi uang Rp 45 juta ke AE di kantor DPRD Banjarmasin. Lantaran masih ada sisa tagihan Rp 50 juta, AE menemui T di kantor PDAM Bandarmasih selepas tengah hari pada 14 September. Menginjak pukul 18.40 wita, KPK mengamankan T di kantor PDAM Bandarmasih dan mengamankan uang di brangkas sebesar Rp 30,8 juta.

“Tim juga mengamankan M dan membawanya ke Polda Kalsel untuk pemeriksaan. Tim kemudian mengamankan AR dan AE di rumahnya pukul 22.30 Wita dibawa ke Polda Kalsel. Terakhir, tim bergerak ke rumah IRS pukul 00.30 Wita, yang bersangkutan dibawa ke polda Kalsel,” ujar Alex Marwata.

KPK turut mengamankan uang dari sejumlah pihak dan dua rekening BCA atas nama AE. Setelah diperiksa sejak pukul 12 malam, KPK akhirnya menerbangkan M, IRS, AE, dan T ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di gedung KPK.

“Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang tunai Rp 48 juta. Uang tersebut diduga bagian dari uang Rp 150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan yang telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk pengesahan Raperda Penyertaan Modal Kota Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih,” kata dia.

Setelah pemeriksaan awal, Alex menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin terkait persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih, sebesar Rp 50,5 miliar.

“KPK menetapakan kasus itu ke penyidikan,” ia menutukan. M dan T diduga sebagai pemberi. Adapun IRS dan AE sebagi penerima. M dan T disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara IRS dan AE disangkakan melanggar pasar 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor , sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

METRO TV │ M. SYAHBANDI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.