Rab. Mei 27th, 2020

Begini Penjelasan Terkait Pembatasan Arus Orang Masuk ke Kalsel

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Ketua Harian Tim Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan (P3) Covid-19 Kalimantan Selatan Wahyudin memberikan penjelasan terkait kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan dalam penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan, Rabu (1/4/2020)

Dikatakannya, kebijakan yang diambil oleh Gubernur Kalsel dalam memantapkan penanganan Covid-19 di Kalsel yang pertama ialah diperpanjangnya status tanggap darurat mulai 3-17 April berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel nomor 188.44/021/kum/2020.

“Kebijakan itu dilakukan karena semakin meningkatnya jumlah ODP, PDP dan terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalimantan Selatan,” katanya.

Kemudian untuk tindak lanjut keadaan demikian, lanjutnya, Gubernur Kalsel kembali mengeluarkan surat keputusan nomor 188.44/0210/kum/2020 tentang Pembatasan Arus Masuk Orang ke Kalimantan Selatan.

Wahyudin menjelaskan, pembatasan yang dimaksud tersebut adalah mulai adanya pembatasan-pembatasan orang masuk ke Kalsel mulai dari jalur pintu gerbang udara, laut maupun darat.

Baca Juga :   Negatif Covid-19, 4 PDP Kalsel Dipulangkan

“Untuk jalur udara, kita membatasi penerbangan mulai operasi pukul 06.00-18.00 Wita. Selain itu, frekuensi penerbangan juga dikurangi menjadi satu penerbangan setiap airline untuk satu tujuan. Kemudian juga diminta pengaturan tempat duduknya diberikan jarak dengan mengosongkan side yang di tengah. Untuk jalur laut, KSOP sudah mengeluarkan edaran bahwa pelabuhan diperuntukkan untuk barang dan cargo, sedangkan untuk penumpang umum dan pribadi sementara ditutup,” ucapnya.

Kemudian, tambah Wahyudin, tentang pembatasan arus orang yang masuk ke Kalsel, gubernur membuat surat edaran kepada bupati/walikota dalam rangka antisipasi terhadap dampak yang akan muncul.

Dalam surat edaran tersebut, bupati/walikota diharapkan menghitung dampak sosial maupun dampak ekonomi yang terjadi atas kebijakan tersebut, dan dapat memantau keamanan serta kesehatan para petugas kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam menjalankan tugas.

“Bupati/walikota dapat mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di kabupaten/kota. Baik itu personil, peralatan, anggaran, terutama juga diharapkan bisa menyediakan kamar di RS swasta atau Puskesmas. Nantinya kabupaten/kota dapat menangani pasien PDP.  Jadi penanganan pertamanya ditangani di RS setempat, apabila memerlukan penangan RS rujukan baru ke RS rujukan,” pungkas Wahyudin.

Baca Juga :   PDP Ulin 14 Asal HSS Negatif Covid-19

Reporter: Syahri Ramadhan
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.