Belum Diputuskan MK, 20.694 Pemilih Kalsel Terancam Tak Dapat Surat Suara

1048
Penandatanganan berita acara rapat pleno penetapan DPTb oleh KPU Kalsel di Hotel Aria Barito, Kamis (21/3/2019)

PKabarKalimantan, Banjarmasin – Mahkamah Konstitusi (MK) belum memberikan keputusan judicial review, terkait daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb).

Alhasil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menyiapkan opsi dengan mendistribusikan DPTb ke tempat pemungutan suara (TPS) terdekat. Hal itu dilakukan andai hingga hari pemilihan MK tak kunjung mengeluarkan keputusan.

“Ada beberapa opsi. Idealnya memang ketika orang pindah memilih, yang bersangkutan harus membawa surat suaranya,” ucap Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kalsel, Siswandi Reyaan, usai rapat pleno penetapan DPTb di Hotel Aria Barito, Kamis (21/3/2019).

Siswandi mengakui, jika pemindahan surat suara itu memang tergolong berat. Terlebih surat suara cadangan yang tersedia di TPS hanya 2% dari jumlah pemilih di lokasi tersebut tak terlalu bisa membantu.

“Bayangkan 100 orang dari 100 wilayah, mungkinkah saling memindah surat suara,” imbuhnya.

Baca Juga :   Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Ditarget Selesai 20 Hari

Untuk Kalsel sendiri dari rekapitulasi hasil pleno KPU Kalsel, ada 20.694 DPTb yang masuk. Sedang DPTb keluar berjumlah 14.533.

Artinya, mereka yang masuk terancam tak dapat surat suara, jika MK tak memberikan putusan judicial review hingga hari pencoblosan nanti.

“Makanya harus ada payung hukum untuk proses pencetakan surat suara berbasis TPS DPTb ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, jumlah DPTb terbanyak yang masuk di antaranya di Kabupaten Tabalong dengan total 3.349. Kemudian, Tanah Bumbu dengan total 4.032 DPTb.

Dia mencontohkan, untuk Tabalong misalnya. Di wilayah tersebut ada Desa Maburai,Kecamatan Murung Pudak yang memiliki pemukiman yang di dalamnya banyak karyawan perusahaan dengan jumlah 1.600 orang.

“Tentu ini tidak bisa dilayani karena jumlah TPS Maburai misalnya hanya 8. Tentu ini tidak bisa dimasukkan ke TPS terdekat maka dimungkinkan untuk DPTb,” jelasnya.

Baca Juga :   Dijaga Ketat 24 Jam, KPU Banjarmasin Jamin Keamanan Surat Suara

Selain itu, menyusul sudah ditetapkannya total DPTb masuk tersebut. KPU Kalsel akhirnya juga harus melakukan penambahan TPS berjumlah 24 buah yang tersebar 13 kabupaten/kota.

“Banjarmasin tidak ada penambahan. Karena TPS-nya sudah tercukupi. Yang ditambah Tanah Bumbu 10 TPS, Tabalong 12 TPS, Banjarbaru 1 TPS, dan Hulu Sungai Tengah 2 TPS,” pungkasnya.

Reporter: M Syahbani

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here