Belum Tersentuh Hukum, Marak Tambang Batu Bara Ilegal di Geronggang

2988

MARAKNYA penambangan batu bara ilegal yang bekerja di lokasi konsesi milik Perjanjian Kontrak Penambangan Batu bara (PKP2B) PT Arutmin Indonesia di daerah FIT 20, termasuk dalam wilayah Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru menjadi perhatian.

Saat ini terlihat sejumlah alat berat excavator yang tengah bekerja merambah ke beberapa lokasi titik koordinat lahan tambang batu bara milik  PT Arutmin Indonesia.

Saat dikonfirmasi wartawan Kabar Kalimantan melalui telepon seluler, humas PT Arutmin Indonesia Zainuddin Lubis di Jakarta, Kamis (13/04/2017) lalu mengatakan, pihaknya belum mengetahui.

Apakah ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan kepada pihak Puskopad atau Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad) saat ini, untuk bekerja di lokasi tambang batu bara pada wilayah Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

”Nanti saya cek dulu,  terkait adanya kegiatan penambangan batu bara yang telah berlangsung di lokasi PKP2B lahan milik PT Arutmin di Geronggang dan sekitarnya oleh Puskopad itu,” tegas Lubis.

Dia menambahkan, akan menanyakan dulu kepada manajemen atau pimpinan saya, apakah pihak PT Arutmin Indonesia ada mengeluarkan surat berupa SPK untuk Inkopad ataupun Puskopad.

Di tempat terpisah, saat dikonfirmasi humas PT Arutmin Indonesia (AI)  Geronggang Syamsir, Kamis (13/04/2017) juga mengakui, bahwa pihaknya belum mengetahui persis permasalahan ada atau tidak SPK yang dimiliki oleh pihak Puskopad atau Inkopad yang kini terlihat telah  melakukan penambangan batu bara dilokasi Geronggang.

Syamsir bagian humas PT Arutmin Indonesia Geronggang wilayah Kabupaten Kotabaru menyarankan kepada awak media yang bersangkutan, supaya lebih jelasnya lagi, agar  konfirmasi ke manajemen PT Arutmin Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta tersebut. Supaya adanya Isu SPK yang dimiliki oleh Puskopad atau Inkopad pada saat ini dapat terbuka dan diketahui oleh masyarakat setempat.

Sebelumya, wartawan Kabar Kalimantan juga sudah mengkonfirmasi, Kamis (16/03/2017) kepada Kepala Penerangan Humas Korem 101 Antasari Banjarmasin Iskandar,  terkait keberadaan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat)  ataupun Inkopad (Induk Koperasi Angkatan Darat) yang diduga telah melakukan aktivitas penambangan batu bara di kawasan PKP2B PT Arutmin Indonesia wilayah Geronggang pada saat ini.

Dia mengatakan, bahwa pihak Korem hanya memonitor saja, apakah Puskopad atau Inkopad apakah benar ada kegiatan di sana.

Pada saat wartawan melakukan investigasi ke lapangan Jumat (21/4/2017), dan mengkonfirmasi terkait adanya aktivitas tambang Puskopad kepada dua orang anggota Polsek Geronggang saat itu menyebutkan, bahwa pihaknya  juga pernah menanyakan terkait legalitas atau SPK kepada pihak Puskopad. “Namun tak ada memperlihatkan legalitas yang dimaksud itu,” katanya.

Ternyata memang benar adanya kegiatan penambangan batu bara Ilegal di lokasi milik PT Arutmin Indonesia Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah, yang terlihat ditambang oleh pelaku penambang pada saat itu berada  di lokasi FIT 20, FIT 8, FIT 4, Tanah Rata, Wilas, lokasi DMP dan sekitarnya.

Selain maraknya pelaku penambangan batu bara Ilegal menggunakan alat berat excavator di lokasi milik PT Arutmin itu, ternyata juga ada pelaku penambangan batu bara secara manual di lokasi tanah rata.

Bahkan terlihat lobang yang dikerjakan secara manual itu mencapai kedalaman 50 meter lebih, kemudian untuk mengeluarkan hasil tambang batu bara  manual dari lobang itu, mereka kemas dalam bentuk karungan plastik dan diangkut oleh mereka menggunakan sepeda motor roda dua.

Terpantau, ada tiga buah pelabuhan yang kini eksis digunakan untuk menampung hasil penambangan batu bara tersebut diantaranya, Pelabuhan PT BKS (Bangun Karya Sabumi) di Geronggang, Pelabuhan SPC di Tanjung Batu dan Pancur juga berlokasi di Tanjung Batu masuk Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru.

Penambangan batu bara diduga Ilegal di lokasi milik PT Arutmin Indonesia Geronggang ini, tampaknya dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dan kegiatan tambang tersebut sudah berlangsung lama.

Hingga kini belum tersentuh oleh pihak penegak hukum, diminta Polres Kotabaru, Polda Kalsel dan Mabes Polri secepatnya untuk melakukan razia tambang tersebut.

Menurut informasi terhimpun dari beberapa orang warga Geronggang yang enggan disebutkan namanya pada media ini menyebutkan, hasil penambangan  batu bara oleh pelaku tambang tersebut dijual langsung di lokasi mulut tambang kepada pembeli dengan harga per ton 150 ribu rupiah

Sedangkan hasil tambang  batu bara yang langsung loading ke pelabuhan milik PT BKS akan dibeli dengan harga per ton 240 ribu rupiah oleh pembeli, cara pembayaran batu bara yang dibawa kepelabuhan tersebut, dihutang satu minggu oleh pembelinya, kemudian dibayar lunas setelah itu.

Biasanya perusahaan besar seperti  PT Arutmin Indonesia selaku pemegang izin lokasi tambang batu bara  PKP2B, tak mungkin memberikan SPK semudah itu kepada pihak perusahaan kecil atapun sejenis  koperasi.

Karena menurut prosuder Undang Undang Minerba yang berlaku, bagi pemegang Perjanjian Kontrak Penambangan Batubara (PKP2B) tersebut, harus melakukan lelang untuk menentukan pemenang selaku kontraktor penambang batu bara

Perusahaan tambang PT Arutmin Indonesia pernah memberikan SPK kepada perusahaan PT Thiess selaku kontraktornya pada beberapa tahun silam, kemudian pihak perusahaan  PT Thiess baru boleh menunjuk salah satu perusahaan sebagai subkontraktornya dalam hal melakukan penambangan batubara di lokasi PT Arutmin.

Pada saat dikonfirmasi legal Inkopad Sipayung di Geronggang melalui seluler oleh media ini, Selasa (25/4/2017) tidak menggangkat telepon. Saat dikonfirmasi ulang humas PT Arutmin di Jakarta Zainuddin Lubis melalui telepon seluler Selasa (25/4/2017) terkait legalitas Inkopad yang menambang di Geronggang belum mengetahui adanya SPK yang dimiliki pihak Inkopad. tim/ydi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here