BLF Minta Pemkab HSS Evaluasi Perizinan PT SAM

1521

KabarKalimantan, Banjarmasin – Borneo Law Firm (BLF) Banjarmasin mendesak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengevaluasi ulang izin PT Subur Agro Makmur (SAM) yang berada di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten HSS.

Direktur BLF Banjarmasin Muhammad Fazri menilai, terlalu banyak kerugian yang diderita masyarakat sejak berdirinya perusahaan yang mengantongi Keputusan Bupati HSS Nomor 246 Tahun 2007 itu.

“Ini adalah sengketa lahan. Tetapi masyarakat juga menderita kerugian berupa kerusakan lingkungan yang tidak ternilai harganya,” ungkapnya Fazri kepada sejumlah wartawan saat akan melayangkan somasi kedua kepada PT SAM, Kamis (18/7/2019) sore.

Menurutnya, Pemkab HSS harus berani mengambil tindakan tegas terhadap PT SAM yang telah banyak merugikan masyarakat.

“Ada ratusan hektare lahan yang diduga belum diselesaikan PT SAM. Selain itu masyarakat juga mengalami kerugian berupa rusaknya lingkungan yang menyebabkan tidak dapatnya bercocok tanam serta mencari ikan,” ucapnya.

Pada somasi kedua ini, lanjut Fazri, pihaknya tidak hanya menyoroti pelanggaran perdata, tetapi juga pidana. “Pada somasi sebelumnya kami hanya melihat dari hukum perdatanya saja. Kali ini kami juga menggunakan dasar hukum KUHP terutama Pasal 167 ayat 1,” jelasnya.

Fazri menegaskan, PT SAM juga telah melanggar Undang-Undang nomor 39/2014 tetang Perkebunan dan Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Sikap kami tetap menginginkan penggantian materil dan inmateril atas kerugian yang diderita masyarakat selama bertahun-tahun ini,” ujarnya.

BLF juga menyayangkan sikap Pemkab HSS yang seakan-akan membiarkan persolan ini berlarut-larut. Betapa tidak, ujar Fazri sudah puluhan tahun persoalan ini tidak kunjung selesai hingga saat ini.

Fazri menegaskan, jika somasi kedua ini tidak diindahkan oleh PT SAM, maka BLF akan menempuh jalur hukum melalui gugatan di pengadilan setempat. “Tidak menutup kemungkinan juga Pemkab akan kami sertakan dalam gugatan itu,” paparnya.

Baginya, Pemkab HSS memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan bahkan menghentikan aktivitas perkebunan PT SAM.

“Mereka ini hanya sebagaian dari masyarakat yang bersuara terhadap dampak aktivitas PT SAM. Kami yakin masih ada ratusan masyarkat lainnya di sekitar wilayah perkebunan itu yang merasakan hal sama. Jadi kami mendesak pemerintah mengevaluasi ulang Amdal dan izin lingkungannya,” tandasnya.

Tim Liputan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here