Menu

Mode Gelap

Barito Kuala · 14 Sep 2021 17:51 WIB ·

BPD Belandaian Muara Desak Jaksa Segera Tuntaskan Dugaan Kasus Penyalahgunaan Dana Desa


 BPD Belandaian Muara Desak Jaksa Segera Tuntaskan Dugaan Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Perbesar

KabarKalimantan, Marabahan – Menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Belandaian Muara, Kecamatan Alalak melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua BPD mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Selasa (14/9/2021).

Kedatangan mereka tidak hanya menanyakan nasib kasus dugaan penyalahgunaan dana desanya yang mereka laporkan pada 2 Februari 2021 lalu, tetapi juga sekaligus memberikan surat secara resmi kepada Kasi Pidsus perihal laporan mereka.

Ketua BPD Belandaian Muara Hardianoor mengatakan, sesuai dengan laporan kepada pihak Kejari Batola, bahwa Kepala Desa Belandaian Muara diduga telah melakukan tindak penyalahgunaan wewenang jabatannya sebagai kepala desa terkait dengan adanya pembangunan jembatan dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 42 meter di antara RT 07 dan RT 06 yang menelan dana desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 394.006.592.

Baca Juga :   Polisi Minta Perusahaan Pulangkan 3 Jenazah Korban Klotok

“Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, kepala desa tidak melibatkan PPHP dan perangkat desa lainya. Meski sebelumnya juga pernah dilakukan pergantian PPHP, tetapi tetap tidak berfungsi dan diduga hanya sebagai formalitas saja. Begitu juga untuk perangkat desa serta pengurus BPD, tidak pernah dilibatkan sama sekali, padahal kepengurusan dibentuk secara resmi oleh kades,” tandasnya.

Dijelaskannya, pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan diduga kuat kades telah melakukan tindakan melanggar hukum, yaitu melakukan mark up bahan material.

Baca Juga :   Noormiliyani Bangga, Petani Sido Makmur Sukses Panen Jagung

“Pembangunan jembatan kayu ulin itu ditemukan saat pemeriksaan yang dilakukan BPD dan dikawal oleh pihak kecamatan. Ternyata pembangunan jembatan ditemukan telah dimark up, seharusnya sesuai dengan RAB bahanbya 260 kayu ulin, tetapi digunakan hanya 216 buah. Ditaksir dengan rupiah sekitar Rp 80 juta rupiah telah dimark up oleh kades,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPD yang juga sebagai PPHP di Desa Belandaian Muara Halim mengatakan, kedatangannya pihaknya ke Kejaksaan Negeri Barito Kuala memang untuk menanyakan tindak lanjut kasus tersebut.

Baca Juga :   Kelurahan Ulu Benteng Bersama Sobat Relawan BPK Sudirman  Dirikan Dapur Umum untuk Korban Banjir

“Kami didesak masyarakat agar segera menanyakan kelanjutan kasus yang telah dilaporkan tersebut. Sebenarnya masyarakat sudah siap siap untuk melakukan orasi ke kejaksaan, tetapi kami cegah karena situasi saat ini masih dalam kondisi PPKM level 3,” katanya.

Sedangkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Barito Kuala Rizka Nurdiansyah mengatakan, berhubung saat ini dia masih baru menjabat sebagai, maka untuk kasus kepala desa Belandaian Muara yang dilaporkan masyarakat saat ini masih ditindaklanjuti, dan masih dipelajari berkasnya.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Anak Ditilang Polisi, Raihan Curhat di Facebook

3 Desember 2021 - 21:25 WIB

Hapus Unggahan Soal Tilang, Raihan Minta Maaf kepada Satlantas Polres Batola

3 Desember 2021 - 20:53 WIB

KORMI Batola Gelar Rapat internal

2 Desember 2021 - 13:03 WIB

Petani Ikan Jala Apung, Kolam dan Tambak Diminta Siaga Banjir

2 Desember 2021 - 11:00 WIB

Musrenbang RPJMD Provinsi Kalsel, Pengusaha Diharapkan ikut Berkontribusi dalam Pembangunan

2 Desember 2021 - 10:59 WIB

DPRD Setujui APBD 2022 Batola Rp1,275 Triliun

1 Desember 2021 - 09:09 WIB

Trending di Barito Kuala