BPD Belandaian Muara Desak Jaksa Segera Tuntaskan Dugaan Kasus Penyalahgunaan Dana Desa

2 min read
2.264

KabarKalimantan, Marabahan – Menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Belandaian Muara, Kecamatan Alalak melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua BPD mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Selasa (14/9/2021).

Kedatangan mereka tidak hanya menanyakan nasib kasus dugaan penyalahgunaan dana desanya yang mereka laporkan pada 2 Februari 2021 lalu, tetapi juga sekaligus memberikan surat secara resmi kepada Kasi Pidsus perihal laporan mereka.

Ketua BPD Belandaian Muara Hardianoor mengatakan, sesuai dengan laporan kepada pihak Kejari Batola, bahwa Kepala Desa Belandaian Muara diduga telah melakukan tindak penyalahgunaan wewenang jabatannya sebagai kepala desa terkait dengan adanya pembangunan jembatan dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 42 meter di antara RT 07 dan RT 06 yang menelan dana desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 394.006.592.

Baca Juga :   Noormiliyani Raih Anugerah TOP Pembina BUMD 2020

“Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, kepala desa tidak melibatkan PPHP dan perangkat desa lainya. Meski sebelumnya juga pernah dilakukan pergantian PPHP, tetapi tetap tidak berfungsi dan diduga hanya sebagai formalitas saja. Begitu juga untuk perangkat desa serta pengurus BPD, tidak pernah dilibatkan sama sekali, padahal kepengurusan dibentuk secara resmi oleh kades,” tandasnya.

Dijelaskannya, pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan diduga kuat kades telah melakukan tindakan melanggar hukum, yaitu melakukan mark up bahan material.

Baca Juga :   Noormiliyani Dambakan Penerapan Corporate Farming

“Pembangunan jembatan kayu ulin itu ditemukan saat pemeriksaan yang dilakukan BPD dan dikawal oleh pihak kecamatan. Ternyata pembangunan jembatan ditemukan telah dimark up, seharusnya sesuai dengan RAB bahanbya 260 kayu ulin, tetapi digunakan hanya 216 buah. Ditaksir dengan rupiah sekitar Rp 80 juta rupiah telah dimark up oleh kades,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPD yang juga sebagai PPHP di Desa Belandaian Muara Halim mengatakan, kedatangannya pihaknya ke Kejaksaan Negeri Barito Kuala memang untuk menanyakan tindak lanjut kasus tersebut.

Baca Juga :   Syukuran HUT ke-76 PMI Batola, Doa dan Shalat Hajad Bersama

“Kami didesak masyarakat agar segera menanyakan kelanjutan kasus yang telah dilaporkan tersebut. Sebenarnya masyarakat sudah siap siap untuk melakukan orasi ke kejaksaan, tetapi kami cegah karena situasi saat ini masih dalam kondisi PPKM level 3,” katanya.

Sedangkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Barito Kuala Rizka Nurdiansyah mengatakan, berhubung saat ini dia masih baru menjabat sebagai, maka untuk kasus kepala desa Belandaian Muara yang dilaporkan masyarakat saat ini masih ditindaklanjuti, dan masih dipelajari berkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *