Rab. Sep 23rd, 2020

Bupati Balangan Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2020

2 min read

KabarKalimantan, Paringin – Bupati Balangan H Ansahruddin menyampaiikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (10/8/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ansharuddin menyampaikan Penyusunan KUA-PPAS termasuk perubahannya, dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Balangan serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD.

kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2020 merupakan dasar bagi penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Sesuai ketentuan perundang-undangan, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

“Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan keadaan darurat dan luar biasa,” kata Bupati Balangan H Ansharuddin.

Lebih lanjut, adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional pada tahun ini, yang sama-sama diketahui terutama terkait dengan pandemi Covid-19, menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II 2020.

Implikasi tersebut, lanjut Bupati, menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program dan/atau kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pada perubahan APBD dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan untuk menyinkronkan dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat. “Ini terkait dengan dana perimbangan yang tertuang dalam undang-undang tentang perubahan APBN, peraturan presiden tentang perubahan rincian APBN, peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dana alokasi umum dan tambahan dana alokasi khusus fisik pada anggaran pendapatan dan belanja negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat,” terang Ansharuddin.

Untuk itu, beber Ansharuddin, pemerintah daerah menyusun kebijakan umum perubahan APBD secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD.

Menanggapi penyampaian ini, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan menegaskan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2020 ini akan ditindaklanjuti dengan pembahasan fraksi dan komisi dewan yang nantinya akan keluar catatan dan masukan terkait Perubahan KUA-PPAS TA 2020 ini.

Reporter: FM Hidayatullah

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.