Bupati Tabalong Teken MoU dengan Kemenkumham Kalsel

KabarKalimantan, Banjarmasin – Dalam memperutuh pelayanan hukum, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani melakukan penandatangan Mou dengan Kemenkumham Kalsel tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada kesempatan tersebut, H Anang Syakhfiani yang diwakilkan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Tabalong, Ahmad Fauzi langsung bertatap muka dengan Kepala Kemenkumham Kalsel Ferdinand Siagian.

Fauzi mengatakan, pendatangan MoU ini merupakan penyusunan rancangan peraturan daerah untuk tahun 2019 mendatang, untuk itu diperlukan kerjasama dengan instansi vertikal khususnya terhadap Kemenkumham Kalsel.

“Selain itu, termasuk pula perancang peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, nota kesepahaman ini telah ditandatatangani oleh Bupati Tabalong. Namun, belum ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel. Makanya, kali ini dilakukan kembali,” ujarnya seusai acara, Senin (3/9).

Di lain pihak, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subianta Mandala menyampaikan, tujuan MoU ini untuk meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan Perda dan peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum.

Baca Juga :   Polisi Terus Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras Pejabat Kemenkumham Kalsel

“Agar pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia ke depannya dapat lebih bagus,” ungkapnya saat mendampingi sekaligus juga menyaksikan penandatanganan MoU itu bersama Kepala Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Kanwil Dewi Woro Lestari.

Perlu diingat, MoU ini untuk jangka waktu dua tahun, di mana ruang lingkupnya seperti penyusunan naskah akademik dalam rangka pembentukan rancangan Perda mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundang-undangan, penyusunan instrumen hukum lainnya dan mediasi atau konsultasi Perda.

Termasuk juga penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan, pembentukan keluarga sadar hukum, desa sadar hukum serta penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM. Terakhir, termasuk juga jaringan dokumentasi dan Informasi dan pelayanan hukum terhadap kekayaan intelektual daerah.

Syahbandi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here