Kam. Okt 1st, 2020

Bupati Tanbu Inginkan Kapsitas Pengelola BUMDes Ditingkatkan

2 min read

KabarKalimantan, Batulicin – Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam dengar pendapat akhir fraksi terhadap dua Raperda di Gedung DPRD Tanbu, Batulicin, Kamis (30/1/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD H Supiansyah itu terkait pengambilan keputusan terhadap Raperda Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Raperda Penghapusan Desa Gunung Hatalau Meratus Raya di Kecamatan Mantewe.

Pada pengambilan keputusan tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyetujui dua Raperda untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Sejumlah fraksi juga memberikan saran dan masukan kepada pihak eksekutif terkait Perda tersebut, seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mengetahui tatacara pendirian BUMDes.

Bupati Tanbu H Sudian Noor, mengatakan dua Perda tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan tertibnya administrasi jumlah desa di Kabupaten Tanah Bumbu, serta menjadikan BUMDes sebagai roda penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian masyarakat pedesaan.

“Setelah ditetapkannya Perda ini, maka pemerintah daerah melalui SKPD terkait akan melakukan sosialisasi dan melaksanakan Perda tersebut,” jelasnya.

Terkait dengan BUMDes, Bupati mengatakan beberapa alasan BUMDes di Tanbu tidak berjalan dengan maksimal. “Semua BUMDes tentunya ingin maju dan berhasil. Tetapi permasalahanya ada pada kurangnya ilmu dan minimnya pelatihan yang diberikan untuk para pengelolanya. Untuk itu, kedepannya pemerintah daerah berharap ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes,” sebutnya.

Pada kesempatan itu pula, Sudian Noor menyampaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, di antaranya permasalahan blangko e-KTP yang kosong sehingga pemerintah daerah hanya mampu menerbitkan KTP sementara. “Blangko e-KTP dari pusat sering kosong. Sehingga Tanbu hanya bisa menerbitkan KTP sementara,” sebutnya.

Di hadapan DPRD, Bupati minta persetujuan DPRD agar pemerintah daerah mengadakan sendiri blangko e-KTP tersebut. “Ini kita lakukan agar masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan e-KTP. Kasihan masyarakat jauh-jauh datang untuk mengurus e-KTP ternyata blangkonya kosong dan hanya menerima KTP sementara saja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanbu H Supiansyah menyambut baik dengan usulan pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan pengadaan blangko e-KTP. “Kami harapkan pemerintah daerah menganggarkan usulan tersebut. Kami akan mendukung untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Reporter: Slamet Riadi

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.