Buruh Metal Demo Lagi, Ini yang Mereka Tuntut

240

KabarKalimantan, Banjarmasin – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel punya lima tuntutan. Usai aksi damai dengan konvoi, sebagian mereka bertatap muka dengan wakil rakyat di sekretariat DPRD Kalsel, Rabu (14/8/2019) siang.

Tuntutan pun didengar. Lima poin yang mereka sampaikan, sebagian adalah tindak lanjut dari aspirasi yang pernah FSPMI Kalsel sampaikan beberapa waktu lalu.

Lima tuntutan FSPMI Kalsel, salah satunya adalah soal revisi Undang-undanh Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. FSPMI Kalsel menolak hal itu.

Mereka menilai, revisi itu berpotensi memberatkan. Seperti pengurangan nilai pesangon, melegalkan pemagangan, dan pembebasan tenaga kerja outsourcing.

“Ini yang sangat kami keberatan. Semua revisi ini tidak benar. Dan ini kami tolak sangat keras revisi undang-undang nomor 13 ini,” ujar Ketua DPW FSPMI Kalsel Yoeyoen Indharto.

Wakil rakyat sejatinya sadar, keberadaan mereka bisa membantu keluhan buruh perusahaan. Meski demikian, prosedur harus ditempuh. Sayangnya lagi, tuntutan tersebut mestinya disampaikan ke DPR RI.

“Kami akan bantu, karena ini memang menyalurkan aspirasi adalah tugas dan fungsi kami,” kata Anggota Komisi I DPRD Kalsel Puar Junaedi.

FSPMI Kalsel juga menolak usulan Kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi Anggota Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU ) dinilai karena akan menjadi beban dan memberatkan rakyat.

Yang tidak kalah penting, kasus ketenagakerjaan di PT
Barito Murni Sakti Chemical di Barito Kuala (Batola) dan PT Kalimantan Agung di Tanah Laut (Tala) segera diselesaikan. FSPMI menunggu kejelasan proses dari pemerintah.

Terakhir, mereka menuntut agar administrasi SP/SB tingkat Provinsi Kalimantan Selatan secepatnya melakukan verifikasi. Itu agar putusan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2020 tak cacat hukum.

Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Sugian Noorbah memberi keterangan. Proses penanganan dua perusahan bermasalah sedang berjalan.

Disnakertrans sudah membuat tim untuk penanganan kasus tersebut. Permasalahan dijanjikan tuntas pada Agustus ini.

“Sebelumnya tim kami sudah menyurati dua perusahan yang bermasalah itu. Dan tim ini saat ini mereka masih di Jakarta untuk mempertanyakan tindak lanjut surat yang kami layangkan pada 2017 lalu,” ujarnya.

Reporter : M Ali Nafiah Noor
Editor : Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab : M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here