Sel. Mar 31st, 2020

Buruh Metal Tuntut Upah Setimpal

1 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( DPW FSPMI) Kalsel melancarkan aksi unjuk rasa di depan Sekertariat DPRD Kalsel, Selasa (30/10/2018).

Dalam aksi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah  FSPMI Kalsel  Yoeyoen Indharto menyuarakan tuntutan mereka agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dicabut.

“Sejak disahkanya PP 78/2015 oleh presiden, upah minimum provinsi (UMP) di Kalsel tidak pernah naik hingga dua digit, alias hanya berkisar 8,21%,” kata Yoeyoen.

Pada 2017 lalu, kenaikan UMP hanya berkisar di angka 8,21% dan 8,71% pada 2018. Lebih memperihatinkan lagi, tahun depan kenaikan UMP hanya 8,03% persen, padahal sebelum pengesahan PP tersebut, kenaikan UMP bisa mencapai angka 12 -12,5% pertahunnya.

Tidak hanya menolak soal  PP 78/2015, para buruh ini juga menolak soal surat edaran Menaker RI bernomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018.

Dalam surat tersebut dituliskan, kepala daerah akan diberhentikan jika menetapkan UMP tidak sesuai dengan PP 78/2015. Kenaikan UMP ini bahkan ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat tanpa ada perundingan di daerah, otoriter dan menghilangkan peran strategis Dewan Pengupahan Provinsi.

“Kami merasa daya beli buruh jatuh lantaran kenaikan UMP 2019 mendatang tidak sebanding dengan kenaikan harga sembako, TDL, BBM dan lainnya,” ujar Yoeyoen.

Setelah mendengarkan beberapa tuntutan DPW FSPMI tersebut, anggota Komisi III DPRD Kalsel Ismail Hidayat berjanji bakal menyampaikan asprasi tersebut, ke komisi yang membidangi, yakni Komisi IV DPRD Kalsel.

Dia menilai, soal PP 78/2015 pemerintah pusat diharapkan bisa menyurvei ke setiap daerah, soal kemampuan daerah untuk menentukan UMP.

M Rizal Khalqi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.