Cari Solusi Perbedaan Presepsi di Gakkumdu, Bawaslu Kalsel Gelar Rakor Perdana di Indonesia

KabarKalimantan, Banjarmasin – Banyaknya pelanggaran pidana Pemilu 2019 yang tidak terselesaikan menjadi perhatian serius. Ini menjadi catatan penting bagi Bawaslu.

Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo sempat bertandang ke Banjarmasin. Dia diundang untuk menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Gakkumdu yang diadakan Bawaslu Kalsel Selasa lalu.

Ratna membeberkan sejumlah data pelanggaran pidana Pemilu yang tidak terselesaikan. Angkanya cukup fantastis, dari 533 kasus hanya 120 yang inkrah di pengadilan.

Masalah beda persepsi antara institusi di dalam sentra Gakkumdu, yakni kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu sendiri, hingga adanya indikasi dugaan kepentingan lain yang masuk, digaris bawahi Ratna.

Catatan itu rupanya tidak hanya disimpan Bawaslu Kalsel di laci kerja. Mereka langsung mengambil sikap dengan mengadakan Rakor lanjutan. Mengingat, penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu di Kalsel juga rendah.

Bawaslu Kalsel menginisiasi Rakor Putusan Pidana Pemilu digelar di Hotel Aria Barito, Jumat (28/6/2019). Rakor ini merupakan agenda untuk yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia.

Baca Juga :   Bawaslu Kalsel Indentifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye

Data Bawaslu Kalsel menyebutkan, dari 36 kasus pelanggaran pidana Pemilu yang masuk berdasarkan laporan ataupun temuan, hanya 4 yang inkrah di pengadilan.

“Kebanyakan karena mentok di pembahasan pertama dan kedua Gakkumdu,” ujar Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, usai membuka Rakor  Putusan Pidana Pemilu.

Lantas apakah adanya perbedaan persepsi seperti yang diutarakan Ratna juga terjadi di Gakkumdu Kalsel? Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie, membenarkan akan hal itu. Dia mengungkapkan, beda persepsi inilah yang membuat proses di pembahasan satu dan dua menjadi alot.

“Rakor di Gakkumdu dinamis sekali. Berdebat antara Bawaslu dengan pihak penyidik itu biasa saja. Perdebatan itu kami anggap bagian dari dinamika,” imbuhnya.

Kendati beda persepsi, namuan Azhar mengatakan, hal itu muncul bukan karena adanya kepentingan lain yang masuk, yang membuat sebuah kasus tidak bisa diselesaikan seperti yang dikatakan Ratna.

Baca Juga :   Penyelenggara Pemilu Menjaga Kepercayaan Publik

“Kepentingan masuk, belum ada. Kalaupun itu terjadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga keprofesionalan kami,” katanya.

Selain itu, dia berharap dengan adanya Rakor Putusan Pidana Pemilu yang melibatkan para pakar politik, akademisi, serta elemen lainnya itu bisa memberikan masukan, ataupun solusi agar Gakkumdu Kalsel bisa lebih baik lagi. Khususnya untuk menghadapi Pilkada 2020.

“Kami mengapresiasi kehadiran peserta hari ini. Ini merupakan kontribusinya besar masyarakat Kalsel untuk menuju demokrasi yang substansial, bukan lagi yang prosedural,” pungkasnya.

Reporter: M Syahbani

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here