Dana Jamrek Baru Dibayar 20 Perusahaan

1441

KabarKalimantan, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kian getol menagih dana jaminan reklamasi (Jamrek) ke perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Di Kalsel, sedikitnya ada 52 perusahaan tambang batubara yang memegang IUP. Tagihan dana jamrek sebelumnya adalah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Pemprov Kalsel.

Hal ini rupanya juga menjadi rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Menurut Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, kini sudah 20 perusahaan pemegang IUP batubara menunaikan kewajibannya. Sedikitnya, pemprov menerima sebanyak Rp 67,7 miliar dari pembayaran dana jaminan reklamasi.

Dari jumlah tersebut, ada senilai Rp 78 miliar yang harus ditagih dari 32 perusahaan lainnya. Dinas ESDM sendiri sudah memasang tenggat waktu bagi perusahaan yang belum melakukan pembayaran. Selambat-lambatnya pada 31 Juli mendatang.

Baca Juga :   Tutupi Selisih Kurang APBD, DPRD Kalsel akan Awasi BUMD

“Sekarang kita sedang fokus menagih dana-dana Jamrek ini,” ujar Isharwanto usai rapat membahas Raperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di gedung dewan, Kamis (11/7/2019) siang.

32 perusahaan yang tersisa itu ternyata masih memiliki berbagai kendala untuk melakukan pembayaran. Meski sudah memegang IUP, mereka belum bisa berproduksi. Alasannya, lahan mereka tidak memiliki akses jalan. Wilayah konsesi mereka pun masih utuh.

Kendati demikian, aturan mewajibkan jika setiap pemegang IUP harus menempatkan dana jamrek selama 5 tahun. Biaya pertahunnya berkisar antara Rp 90 juta sampau Rp 110 juta per hektar.

“Ini tetap kita tagih dan perusahaan tetap kita dorong. Tapi tentunya ada sedikit kendala. Karena itu kita sudah dikonsultasikan dan menyampaikan surat resmi kepada Dirjen Pertambangan Kementerian ESDM di Jakarta untuk meminta sejenis dispensasi atau keringanan,” katanya.

Bentuk permohonan resmi yang disampaikan Dinas ESDM Provinsi Kalsel itu bertujuan agar perusahaan yang belum berproduksi ini dapat membayar dana jamrek pertahun, bukan per lima tahun. Sebab, perusahaan mengaku keberatan jika pembayaran dilakukan per lima tahun.

Baca Juga :   Sistem Zonasi Perlu Lebih Fleksibel Lagi

Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) H Riswandie, berharap, dinas ESDM Provinsi Kalsel dapat mengoptimalkan penarikan dana jamrek tersebut. Kerena menurutnya, hal itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi semua pengusaha tambang sesuai aturan dan undang-undang.

“Jadi soal jamrek ini silahkan temen-temen di ESDM menindaklanjutinya sesuai aturan,” ujar Riswandie.

Reporter : M Ali Nafiah Noor
Editor : Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab : M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here