Dayak, Dinas ESDM, dan Mahasiswa Tolak Tambang di HST

1079
Massa warga Dayak dan mahasiswa menggeruduk kantor Dinas ESDM Kalsel di Banjarbaru, Selasa (23/1/2018). Redkal.com

KabarKalimantan, Banjarbaru – Gelombang penolakan eksploitasi tambang batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalir dalam dua pekan terakhir. Setelah aksi demontrasi di kantor Gubernur Kalsel dan bundaran Hotel Arum Kota Banjarmasin pada pekan lalu, kini gabungan warga Dayak dan mahasiswa menyerbu kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan.

Ratusan massa berkumpul di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru, lalu bergerak ke kantor Dinas ESDM Kalsel. Sebelum berorasi, massa menggelar ritual adat Dayak. Aspirasi massa diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto.

Seraya duduk lesehan di halaman kantor, massa menuntut Dinas ESDM Kalsel ikut membatalkan SK Menteri ESDM No. 441.K/30/DJB/2017 tentang Izin Eksploitasi Batubara milik PT Mantimin Coal Mineral di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ketua Dayak Kalimantan Bersatu, Ferdy Beruang, mengatakan masyarakat Dayak khawatir keberadaan pertambangan batubara di lereng Pegunungan Meratus justru melenyapkan kearifan lokal dan budaya Dayak. Itu sebabnya, kata dia, suku Dayak dan mahasiswa se-Kalimantan Selatan sepakat menolak rencana eksploitasi batubara di gugusan lereng Pegunungan Meratus, Kabupaten HST.

“Karena Dinas ESDM diberi kewenangan mencabut SK yang sudah diterbitkan. Kepala Dinas Isharwanto sudah menandatangani kesepakatan ini,”kata Ferdy Beruang setelah aksi demontrasi, Selasa (23/1/2018).

Menurut Ferdy, Dinas ESDM Kalsel juga sepakat menolak izin eksploitasi yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Ia bakal menagih lagi komitmen Dinas ESDM Kalsel yang rencananya melayangkan surat penolakan ke Kementerian ESDM pada Kamis (25/1/2018).

Ia mengatakan Dayak menolak pertambangan karena masyarakat adat menggantungkan hidup di hutan Pegunungan Meratus. Selain itu, kata Ferdy, pertambangan berpotensi menghilangkan kearifan local dan kebudayaan Dayak Meratus. “Kami tidak mau kehilangan seni budaya kami akibat pertambangan dan keserakahan pengusa,”Ferdy berkata.

Mendengar tuntutan massa, Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, menjamin bahwa Pemprov Kalsel dan Pemkab HST berkomitmen menolak rencana eksploitasi pertambangan PT MCM di Kabupaten HST. Menurut dia, Dinas ESDM Kalsel tidak pernah menerbitkan izin Amdal di lokasi konsesi PKP2B PT MCM yang masuk Kabupaten HST.

“Kami sepakat tidak ada tambang di HST, kami sudah menolak izin amdal sejak tahun 2010. Daerah lereng Pegunungan Meratus di HST termasuk resapan air, jadi kalua ditambang memicu banjir. Lebih baik untuk pertanian, sudah ada kajiannya,” kata Isharwanto.

Pihaknya akan mendatangi Kementerian ESDM dan mendesak Menteri ESDM mencabut SK Nomor No. 441.K/30/DJB/2017. Sebab, kata dia, Dinas ESDM kalsel tidak pernah menerbitkan izin amdal PT MCM di Kabupaten HST.

PT MCM merupakan perusahaan pemegang PKP2B generasi ketiga yang telah berkontrak dengan pemerintah RI pada 20 November 1997. Adapun lokasi konsesi PT MCM membentang di Kabupaten Tabalong, Kabupaten HST, dan Balangan dengan total luasan 6.509 hektare (Blok Upau 4.545 hektare dan Blok Batutangga 1.964 hektare).

Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 373.K/40.00/DJG/2005 tentang Penciutan Wilayah, Permulaan, dan Perpanjangan Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan PKP2B, PT MCM punya luasan tahap produksi 4.545 hektare berlaku pada periode 26 Desember 2004-25 Desember 2034.

Adapun luasan konsesi 1.964 hektare dalam tahap studi kelayakan (Blok Batutangga). PT MCM pun pernah mengajukan suspensi tahap studi kelayakan pada Desember 2013 lewat surat No. 2046/30/DJB/2013. Setelah lama terhenti, Menteri ESDM meneken SK Nomor SK Menteri ESDM No. 441.K/30/DJB/2017 pada 4 Desember 2017. Keputusan itu jelas memicu gejolak di tengah masyarakat Kalsel yang getol menolak pertambangan di Kabupaten HST.

DIANANTA PUTRA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here