Jum. Agu 14th, 2020

Dewan Balangan Kaji Tata Cara Pengelolaan Dana Desa untuk Masyarakat Adat

2 min read

KabarKalimantan, Paringin – Wakil Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi bersama anggota DPRD M Ifadali melakukan konsultasi tata cara pengelolaan dana desa ke Kementerian Desa dan Keuangan RI, Selasa (28/1/2020).

Kunjungan H Abdul Hadi ini disambut oleh Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Felix dan Subdit Dana Desa Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Yadi Hadian.

H Abdul Hadi menyatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah DPRD untuk mengetahui lebih lanjut prosedural pengelolaan dana desa untuk nantinya jadi bahan informasi dan kajian terkait dana desa.

“Dalam pertemuan dengan Kementrian Desa dan Keuangan RI, kami juga mempertanyakan terkait keberadaan kelembagaan adat di Kabupaten Balangan. Kami ingin mengetahui apakah dana desa bisa digunakan untuk kelembagaan adat, dan proses penyaluran serta prioritas penggunaan dana desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut Hadi, Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Felix menjelaskan, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan perkara masyarakat, hak asal-usul/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU No 06 Tahun 2014.

Jadi, terangnya, alokasi dana desa atau pendapatan asli desa bisa digunakan untuk tunjangan atau mengkaji kepala adat/mantir di desa tersebut. “Pada dasarnya untuk lembaga adat, sesuai dengan aturan dan peruntukannya,” terangnya.

Prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

“Mudah-mudahan, hasil kunjungan kerja ke Kementerian Pemberdayaan Desa dan Keuangan RI ini bisa menjadi kajian dalam pembahasan peraturan daerah nantinya,” harapnya.

Reporter: FM Hidayatullah

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.