Dewan Harapkan Pemkab Balangan Optimalkan Pengunaan APBD-Perubahan

851

KabarKalimantan, Paringin – Seiring disetujuinya APBD Perubahan 2018 Kabupaten Balangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan mengharapkan agar pengunaan anggaran tersebut dioptimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi menilai, tahapan demi tahapan pelaksanaan pemerintahan telah dilaksanakan dengan berbagai kendala dan rintangan yang telah dilalui bersama.

“Karena sinergitas antar lembaga baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan suatu keniscayaan agar roda pemerintahan dapat berjalan seimbang dan efektif dalam rangka memajukan daerah dan memberikan sebesa-besarnya kesejahteraan kepada rakyat,” ucap Hadi, Senin (24/9/2018).

APBD Perubahan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan/pendapatan maupun pengeluaran/belanja atau sebaliknya.

Perlu diketahui juga , lanjut Hadi, saat ini Kabupaten Balangan pada Anggaran Perubahan Tahun 2018 sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa seluruh Anggaran SKPD dikurangi sebesar 20 persen.

Baca Juga :   DPRD Balangan Setujui Empat Perda Perubahan

Hal yang menjadi dasar adanya pengurangan tersebut adalah karena adanya defisit yang mencapai Rp 200 miliar lebih. Sehingga dibuatkan kebijakan untuk memberikan pengurangan pada setiap dinas sebesar 20 persen. Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah.

DPRD sangat menyayangkan adanya pengurangan tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap optimis sekaligus mengharapkan kepada seluruh SKPD untuk tetap bisa bekerja dengan maskimal.

“Kami juga berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat terus menemukan terobosan-terobosan baru dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah serta dalam hal kualitas pengelolaan keuangan, baik dari segi pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

FM Hidayatullah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here