Jum. Jan 22nd, 2021

Dewan Kalteng Desak Bupati Yantengli Mundur

2 min read

PALANGKA RAYA, KK – Kalangan DPRD Provinsi kembali menyuarakan desakan, agar Bupati Katingan Yantenglie mundur dari jabatannya. Persoalan dugaan asusila yang dilakukan kepala daerah itu, sudah menjadi alasan kuat.

Wakil Ketua Komisi B HM Asera menegaskan, tidak seharusnya Yantengli mempertahankan jabatannya. “Sudah tidak pantas jadi bupati, seharusnya menyadari perbuatan yang sudah dilakukan,” tegas Asera kepada awak media, Senin (16/1/2017).

Dirinya kembali menekankan permasalahannya bukan pada tata aturan, hukum, dan sebagainya. Namun lebih ke arah moral, etika serta akhlak selaku kepala daerah, sekaligus teladan bagi masyarakatnya.

Dirinya juga mengaku prihatin atas sejumlah unjuk rasa/demo yang dilakukan masyarakat di sana. Hal itu membuktikan, adanya kekecewaan dari publik atas kasus tersebut. Kondisi itu seharusnya memberikan dampak bagi Yantengli, untuk memberikan keputusan bijaksana, atas jabatan yang diembannya.

Politisi senior dari PKB itu menegaskan, seharusnya jangan sampai ada statement tidak bersalah atau tidak ingin mundur dari yang bersangkutan. Selain memalukan, hal itu hanya akan menyebabkan sejumlah gejolak bagi masyarakat Kalteng.

“Kepala daerah itu teladan bagi masyarakat, kalau sudah berbuat tidak senonoh, apa masih bisa dijadikan panutan,” ujar Asera.

Wakil rakyat dari Dapil V yang meliputi Pulang Pisau dan Kapuas itu menuturkan, ada sejumlah persoalan lain yang juga memberatkan. Sebut saja keterangan yang ternyata diduga tidak benar, terkait sudah menikah atau status duda.

Apa yang disampaikan Yantengli, justru menambah panjang masalah. Statement sudah menikah dengan oknum ASN yang sudah bersuami tersebut di luar kota, ternyata merupakan pembohongan. Buntutnya, ujar Asera, yang bersangkutan malah akan digugat oleh pihak yang dirugikan.

Untuk itu dirinya berharap, sudah sepantasnya Mendagri bertindak cepat. Apalagi kalangan DPRD Katingan, sudah memakzulkan untuk segera mundur.

Pria yang akrab dengan masyarakatnya itu juga menyarankan, agar tugas-tugas selaku bupati seharusnya dijalankan oleh wakil bupati.

Yang disayangkan, ujarnya, Yantengli sendiri masih melakukan tugas. Sebut saja pelantikan sejumlah kepala desa dan kunjungan/road show ke sejumlah kecamatan di wilayah itu.

“Hal seperti ini seharusnya disadari, seolah-olah seperti tidak ada kesalahan. Jangan jadikan jabatan kepala daerah itu memalukan,” tegas Asera.

Pihaknya juga apresiasi terhadap statement Gubernur Kalteng, agar yang bersangkutan bisa mundur. Kalau hal semacam itu saja sudah disuarakan oleh atasan, tentunya bisa menjadi bahan bagi Yantengli, untuk segera mengambil keputusan.  Apa yang terjadi di Katingan merupakan preseden buruk, yang harus ditindak lanjuti. “Kalau sudah menjadi panutan, suka tidak suka harus berperilaku positif, “ ujarnya.

Untuk itu dirinya berharap agar kasus itu, diproses sesuai aturan yang berlaku. Jangan ada pilih kasih dan pengabaian, dalam menegakkan aturan.

Sementara itu hal tersebut, juga disuarakan oleh kalangan dewan lainnya. Anggota DPRD Provinsi dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gumas Dr P Lantas Sinaga mengaku ikut prihatin atas kasus itu. Dirinya berharap kejadian itu menjadi pelajaran bagi Yantengli, dan tentunya bagi kepala daerah lain.

“Seorang kepala daerah seharusnya bersikap yang baik dan positif, tidak berbuat hal-hal yang kurang senonoh,” tegas Anggota Komisi A itu.

Dirinya berharap agar yang bersangkutan bisa mendengar desakan dari sejumlah unsur. Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan moral sekaligus keinginan publik yang ada di wilayah itu. den

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.