Sab. Sep 19th, 2020

Dewan Rekomendasikan Kenaikan Dana Bosda dan Insentif Guru Honor Kalsel 

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Biaya yang digelontorkan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pada sektor pendidikan dinilai masih kurang. Buktinya, wakil rakyat memberi usul penambahan anggaran pada sejumlah kebutuhan.

Rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel sampailah pada agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018. Salah satu rekomendasi yang dikemukakan ialah soal biaya operasional pendidikan.

Adapun yang dinilai perlu ditambah biayanya ialah dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Di samping itu, insentif guru honorer pun juga didesak untuk naik minimal sesuai upah minimum provinsi.

Usulan yang diinisiasi Komisi IV DPRD Kalsel itu bukan tanpa alasan. Dana Bosda yang dialokasikan Pemprov Kalsel masih jauh di bawah standar.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel H Lutfi Saifudin mengungkapkan, sesuai standar pelayanan minimal pendidikan setidaknya dalam Bosda disalurkan sebanyak Rp 3 juta per tahun untuk setiap siswa SMA. Sedangkan untuk SMK, minimal Rp 3,5 juta.
Sementara itu, menurut Lutfi, Pemprov Kalsel baru menyalurkan Rp 500 ribu untuk Bosda. Harapannya, angka itu bisa ditinggikan minimal setengah dari nilai standar. “Oleh karena itu, ini wajib dipenuhi,” ujarnya.

Baca Juga :   Masyarakat Harus Menekan Lonjakan KDRT

Sedangkan pada penghasilan 7 ribu guru honor di SMA/SMK di Banua, per orang hanya mendapat Rp 1,5 juta setiap bulan. Yang diharapkan wakil rakyat ialah sesuai UMP, yakni sekitar Rp 2,6 juta.

“Semestinya, sebelum kita menganggarkan hal-hal yang lain, urusan wajib ini (pendidikan) harus dipenuhi dulu,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Merespon rekomendasi wakil rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel M Yusuf Effendi berdalih, kondisi ini akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ia mengaku akan mendorong rekomendasi tersebut bisa dilaksanakan.

Sementara, ia menyebutkan jika saat ini saja sudah hampir sebesar Rp 94 Miliar dialokasikan pemprov untuk Bosda. “APBD sekarang, untuk sarana dan prasarana saja kita terbatas,” ujarnya.

Yusuf menambahkan, selama ini pihaknya sudah melakukan beragam upaya maksimal merealisasikan aspirasi peningkatan bosda. Sedangkan untuk insentif guru honor, diantaranya ialah menambah nominal insentif guru Non ASN.

Baca Juga :   Mengenang Sang Bohemian Gt Sholihin Hasan

“Sesungguhnya hal ini bukan hal baru. Ini sudah jadi pemikiran kami di jajaran eksekutif,” katanya.

Reporter: M Ali Nafiah Noor

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.