Rab. Jul 15th, 2020

Diduga Langgar Aturan, Jembatan Ruko Terancam Dibongkar

2 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jalan A Yani KM 5 Banjarmasin untuk melihat langsung kondisi bangunan jembatan rumah toko (Ruko) yang dinilai melanggar ketentuan.

“Dari laporan masyarakat yang masuk ke kami, jembatan yang dibangun itu diduga menyalahi aturan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin M Isnaini kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).

Isnaini menilai saat melihat langsung jembatan yang berseberangan dengan Hotel Best Western tersebut, ukuran yang dibangun sangat jauh dari rekomendasi yang telah diberikan pihak Pemkot Banjarmasin melalui Dinas PUPR setempat.

Ukuran lebar jembatan yang lebih dari 10 meter itu, aturannya ujar Isnaini, direkomendasikan dengan lebar 4 meter saja. “Ini sudah jelas menyalahi, kami akan segera meminta penjelasan dan koordinasi dengan PUPR untuk menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Kemungkinan, tegas Isnaini, sanksi tegas diberikan kepada pihak pemilik bangunan jembatan tersebut, bahkan akan dilakukan tindakan pembongkaran jika ternyata dianggap tidak kooperatif.

Baca Juga :   Anggaran Alkes RS Sultan Suriansyah Dihapus

“Kita lihat nanti bagaimana hasilnya, yang pasti kami sudah melihat langsung dan menanggapi laporan yang masuk ke kami di Komisi III,” ungkapnya.

Sementara di tempat yang sama, anggota Komisi III Zainal Hakim menilai, selain ukuran jembatan yang sangat lebar, ketinggian tiang jembatan juga berada di bawah standar. Karena aliran air di sungai A Yani yang ada di bawahnya, tampak terhambat.

“Arus air tidak lancar. Itu artinya ketinggiannya kurang dan mengganggu saluran air untuk pembuangan,” ucap politikus PKB ini.

Pihaknya juga menduga, proses pembangunan itu tidak mengantongi izin lengkap berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meski di lokasi itu masih terdapat dinding pembatas lokasi proyek, namun tidak tampak papan IMB yang dipasang.

“Bisa saja izin IMB tidak ada, karena tidak dipasang di depan. Sehingga pembangunannya hanya atas dasar rekomendasi ukuran, yakni 4 meter dari PUPR,” bebernya.

Baca Juga :   Elly: Aset Daerah Perlu Dikelola dengan Baik

Bila nanti didapat keterangan resmi dari pihak Pemkot Banjarmasin melalui instansi terkait yang menyatakan ada pelanggaran aturan, tambahnya, maka tindakan tegas bisa saja dapat dilakukan.

“Bisa dengan proses pembongkaran atau perintah untuk menyesuaikan aturan,” terangnya.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.