Menu

Mode Gelap

Opini · 23 Jan 2017 06:23 WIB ·

Dilema Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Kesusilaan (efek Domino Kasus Oknum Bupati Katingan)


 Dilema Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Kesusilaan (efek Domino Kasus Oknum Bupati Katingan) Perbesar

Perkembangan kehidupan bermasyarakat semakin dinamis, seiring zamannya tak terlepas juga sendi -sendi kehidupan bangsa yang beradab, dimana banyak persoalan dalam berbagai aspek dalam ruang dan waktu menjadi sangat kompleks di negara ini.

Persoalan penegakan hukum termasuk di dalamnya reformasi hukum merupakan salah satu instrumen penting yang menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya perbaikan dan konsistensi Indonesia sebagai negara hukum.

Bukan negara yang liberal apalagi mengabaikan sendi-sendi seperti moral, akhlak, pendidikan, dan sebagainya. Dalam perspektif kultur ketimuran tentu norma adalah salah satu syarat mengapa kemudian suatu perbuatan diatur menjadi hukum tertulis dalam hal ini konteksnya adalah yaitu hukum pidana.

Sementara saat ini penegakan hukum pidana di Indonesia cukup menjadi tantangan besar di era pemerintahan sekarang ini dimana selain berbagai macam tindak pidana yang menjadi masalah untuk kemudian dicegah dan ditindak dan salah satu yang menjadi perhatian publik saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana kesusilaan.

Di Indonesia sendiri, ketentuan kejahatan kesusilaan dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kesopanan. Masing-masing tindak pidana tersebut diatur dan dijelaskan lebih terperinci dalam: KUHP Pasal 281-289- Bentuk pelanggaran diatur dalam KUHAP pasal 532-5352. Tindak pidana kesopanan- Bentuk kejahatan diatur dalam KUHP pasal 300-303- Bentuk pelanggaran diatur dalam KUHAP pasal 536-547.

Dilema persoalan kejahatan kesusilaan ini begitu menjadi perhatian masayarakat banyak sejak kasus-demi kasus cukup menjadi sorotan tidak hanya dalam persfektif korban tetapi juga dalam perspektif pelaku kalau kita melihat kepada konteks perbuatannya maka kesusilaan ini muncul dipengaruhi oleh agama, dan budaya atau adat istiadat termasuk diperluas oleh Wirjono Projodikoro yaitu kesusilaan adalah termasuk mengenai kelamin, sedangkan kesopanan adalah mengenai adab kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat.

Baca Juga :   Perpustakaan Megah, Apakah Hanya Mimpi?

Banyak pelaku kejahatan kesusilaan biasanya cendrung melakukan hal tersebut terdorong oleh motivasi tertentu namun tidak sedikit juga yang memang perbuatan terjadi karena spontanitas kesempatan misalnya dikarenakan oleh victim sendiri alias oleh korban sendiri.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan hendaknyalah sekarang menjadi sangat di utamakan dalam kerangka untuk menjamin kepastian dan keadilan terhadap dampak sosial di masyarakat manakala si pelaku adalah seorang yang mempunyai jabatan khusus dan terpandang.

Seperti kita tahu baru-baru ini yang menjadi sorotan oleh media cetak dan elektronik beberapa waktu kemarin adalah kasus perselingkungan oknum bupati salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dengan seorang isteri dari anggota polri.

Belum lagi kasus lain yang cukup menjadi sorotan seperti misalnya pelecehan seksual seorang staf perempuan oleh seorang oknum anggota DPR dan lain -lain.

Jika kita kembali hubungkan dalam konteks pidana maka apa yang tertuang dalam KUHP kita saat ini masih cukup terlalu lemah bahkan tidak ada pasal khusus yang merujuk jika si pelaku merupakan pejabat publik.

Maka tentu akan mudah untuk menjerat sebab saat ini instrumen hukum pidana seperti pasal 284 KUHP selain tidak mengatur ketika pelaku berdalih atas dasar suka sama suka kemudian sanksi pidana yang diancamkan atau dijatuhkan cukuplah terlalu ringan hanya 9 bulan

Baca Juga :   Jangan Mudah Dihasut Kepentingan Politik

Ini menunjukkan bahwa tidak sejalan dengan fungsi hukum pidana bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.

Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Dilema memang ketika hukum pidana kita hari ini masih terkesan tidak bisa berbuat apa apa terhadap pelaku kejahatan kesusilaan manakala sang pelaku adalah seseorang yang terbilang sebagai pejabat publik.

Lemahnya intrumen hukum pidana pada pasal kesusilaan ini juga terlihat dalam pasal 279 KUHP yaitu nikah tanpa izin baik kepada sisuami atau si isteri yang melakukan yang sama dengan Pasal 284 KUBP bahwa diatur hanya 9 bulan pidana kurungan saja padahal jika kita melihat kepada pelaku ini penting sekali revisi atau pengaturan terhadap instrumen pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan jika pelaku merupakan pejabat publik.

Jika hal ini terus menjadi diabaikan maka efek domino yang timbul selain lemhanya penegakan hukum pidana adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum tertulis.

Penguatan atau pemberatan sanksi pidana adalah sangat perlu dalam kejahatan kesusilaan untuk pelaku oknum pejabat publik terlepas dari berbagai konflik kepentingan didalamnya bahwa sudah saatnya kita konsisten bahwa ruh negara ini adalah negara hukum dan hukum pidana ada didalamnya mengatur serta melindungi masyarakat, cukup ironis jika kita lantas kita kemudian melihat sang pelaku “bebas” , tidak terjerat atau bahkan memiliki ”imunitas” dibalik jabatan yang ada.

Baca Juga :   Kekuatan dan Semangat Baru Kabar Kalimantan

Karena hukum kita ternyata tidak mampu menjerat, keberanian aparatur penegak hukum untuk menindak tegas setiap pelaku kejahatan kesusilaan adalah menjadi beban moral oleh seorang penyidik setidaknya berani menahan tersangka dalam rangka penegakan hukum.

Menurut saya tidaklah rasional untuk kasus dengan hanya alasan penjatuhan pidana yang ringan lantas tidak ditahan secara formil memang syarat objektif pada penahanan pada pasal yang diancamkan lebih dari lima tahun.

Tapi dalam kasus-kasus seperti ini dengan kualitas pelaku seorang pejabat publik maka seharusnya hal tersebut menjadi ‘dikesampingkan’ demi asas keseimbangan sedikit perbandingan seorang pejabat publik diluar negeri jika dia ketauan “skandal” saja maka karier tentu sangat buruk dampaknya.

Apalagi jika dia sudah tertangkap basah melanggar suatu aturan pidana tentu sudah pasti pemecatan dan sanksi sosial dari masyarakat serta media berlaku terhadapnya. Akhirnya semoga pembuat UU dan pemerintah lebih serius dalam melihat fenomena dalam persoalan lingkup kejahatan kesusilaan ini dalam perspektif kualitas si pelaku. ***

Oleh: Daddy Fahmanadie S.H., LL.M
Dosen Fakultas Hukum Unlam

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Peringatan Hari Kartini bagi Pengawas Pemilu Perempuan

20 April 2021 - 20:12 WIB

Akibat Perbedaan Sebutan Kepala dengan Ketua Berpotensi Memunculkan Konflik

9 April 2021 - 15:37 WIB

Tiada Pertunjukan Bagus bagi Sutradara Arogan

9 Oktober 2019 - 12:48 WIB

Drama Satir Aktor-Aktor Realis

3 Agustus 2019 - 14:20 WIB

Pulau Terbesar di Indonesia Harus Punya Menteri

10 Juli 2019 - 21:57 WIB

Riset Tanggung Pentas Datu Abulung

4 November 2018 - 19:39 WIB

Trending di Opini