Dinas ESDM Kalsel Sudah Tetapkan Batas Akhir Pembayaran Jamrek

1234

 

KabarKalimantan, Batulicin – Perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kalsel rupanya masih malas-malasan untuk memenuhi kewajibannya membayar Jaminan Reklamasi (Jamrek).

 

Dari keterangan Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) Kalsel, ada 53 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kalsel. Dari jumlah itu, yang sudah mulai membayar baru 4 perusahaan saja.

 

“Masih ada 49 yang harus kami tagih setorannya,” ucap Kepala Bidang Mineral dan Batubara DInas ESDM Kalsel Gunawan Harjito, Jum’at (14/6/2019) sore.

 

Dinas ESDM memang berkewajiban menagih dana jaminan tersebut pada perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kalsel. Apalagi, dana Jamrek adalah salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk pemerintah provinsi (pemprov) Kalsel agar segera ditagih pada yang bersangkutan.

 

Gunawan mengungkapkan, pihaknya sudah memberi teguran pada penunggak. “Ini peringatan pertama sudah jalan,” katanya.

 

Baca Juga :   Ini Cara Unik Soraya Serap Aspirasi Masyarakat dalam Kegiatan Resesnya

Selanjutnya, perusahaan batubara yang tetap menutup telinga pada peringatan itu akan mendapat sanksi berat jika sudah masuk teguran ketiga. IUP yang mereka pegang terancam dicabut.

 

“Jadi kepala dinas sudah punya statement itu. Tapi yang namanya dinas ini pembinaan pak. Jadi mau gak mau lah kita coba dari hati ke hati, persuasif lah,” ujar Gunawan.

 

Tidak memenuhi kewajibannya, perusahaan pun rupanya banyak beralasan. Ada yang mengaku belum membuat dokumen rencana reklamasi, ada juga yang merasa belum menambang sama sekali.

 

Padahal, bagaimanapun dana jamrek harus tetap dibayar sebagai kewajiban. Bahkan saat eksplorasi pun dokumen jaminan reklamasi pun harus dipegang perusahaan. Apalagi jika sudah mencapai tahapan operasi. Ironisnya lagi, banyak perusahaan yang mengaku mengalami krisis keuangan sehingga tak bayar jamrek.

 

“Yang namanya tambang, itu padat modal. Tapi ketika dia berusaha di situ dan dia tidak punya uang, tanda petik kan,” kata Gunawan lagi.

 

Baca Juga :   Rencana Pemindahan Ibukota, Kalteng Sudah Kantongi Calon Investor

Menurut Gunawan, Dinas ESDM sudah menetapkan tenggat akhir pembayaran jamrek. Satu bulan lagi perusahaan yang belum bayar jamrek harus segera memenuhi kewajiban itu. Sanksi terberat segera menanti mereka.

 

“Paling akhir 31 Juli,” katanya.

 

PT Tunas Inti Abadi (TIA) adalah salah satu pemegang IUP batubara yang beroperasi di daerah Sebamban Tanah Bumbu. Taat pada regulasi bagi mereka sudah komitmen perusahaan.

 

Seperti diungkapkan Wakil Kepala Teknik Tambang PT TIA Budi Patria, membayar jaminan hingga melakukan reklamasi tidak perlu berpikir untung rugi. Selama ongkos operasional dan harga batubara masih bagus, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak taat pada regulasi.

 

Jaminan reklamasi yang disetor PT TIA melalui bank swasta pun sekarang sudah bisa dicairkan kembali. Itu setelah melewati penilaian atas reklamasi dan revegetasi yang sudah mereka jalankan.

 

Baca Juga :   Realisasi Raperda Zona Bebas Tambang Terhambat Permen ESDM

Sementara itu, Komisi III DPRD Kalsel mengaku akan terus menjalankan pengawasan sebagaimana fungsi mereka. Perusahaan tambang batubara pemegang IUP akan mendapat giliran untuk mereka kunjungi.

 

“Kami tidak berhenti untuk mengawasi,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel Syafrudin H Maming.

 

Reporter : M Ali Nafiah Noor

Redaktur : Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab : M Ridha

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here