Dinas PMPTSP Banjarmasin Digugat ke PTUN

2156

 

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Banjarmasin terkait penghentian perpanjangan izin papan reklame berjenis bando kepada pihak Advertising berbuntut panjang.

Advertising tidak terima dengan kebijakan yang mereka nilai merugikan tersebut. Akhirnya Dinas PMPTSP digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin oleh PT Wahana Inti Sejati, salah satu perusahaan Advertising pada awal April lalu.

Perkara ini bermula dari penghentian perpanjangan izin bando yang dilakukan Pemkot pada 2018 lalu. Keberadaan bando dinilai membahayakan bagi pengguna jalan. Dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 20 tahun 2010, Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono mengemukakan, gugatan yang dilakukan ini merupakan langkah terakhir yang dipilih, setelah pihaknya beberapa kali meminta solusi terkait kebijakan tersebut.

“Kami sudah beberapa kali minta solusi terkait izin yang tidak diperpanjang lagi ini ke pemkot. Tapi sayang, solusi itu tidak pernah didapat. Akhirnya kami memutuskan sesuai hasil rapat dengan anggota yang lain satu-satunya jalan kami ke PTUN atau dilaporkan ke Ombudsman,” ucapnya, Jumat (26/4/2019).

Pria yang akrab disapa Win ini mengatakan, yang digugat ke PTUN yakni terkait dasar hukum kebijakan yang dilakukan Pemkot. Mereka menilai dasar hukum yang menjadi acuan dikeluarkannya penghentian perpanjangan izin bando itu tidak sesuai dan terlalu lemah.

Pasalnya, ujar Win mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Banjarmasin,  keberadaan bando masih diperbolehkan hingga saat ini. Dia mengatakan, hingga saat ini pihak Advertising masih berpegang teguh kepada Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame,

“Juga Perwali Banjarmasin nomor 23 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Artinya kalau mau kebijakan itu diberlakukan Perda baru harus diterbitkan. Paling tidak yang sudah ada direvisi dulu. Aturan milik Pemkot ini lebih muda dari Permen PU,” katanya.

Dia menduga ada kepentingan lain dibalik kebijakan dikeluarkanya kebijakan itu. Sebab dia mendengar kabar jika Pemkot berencana membangun JPO yang nantinya juga difungsikan untuk pemasangan iklan. “Ini kisah klasik, dan sering terjadi. Barangkali ada pengusaha yang ingin masuk,” duganya.

Pada dasarnya ujar Win, jika itu diberlakukan yang mengalami kerugian tidak hanya Advertising, akan tetapi Pemkot juga banyak kehilangan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

“Pajak yang kami bayar Rp2 miliar lebih. Dan itu hingga saat ini masih kami bayar. Harapan kami Pemkot bisa mengayomi para pegiat ekonomi ini. Jangan sampai seolah kami dianaktirikan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Muryanta mengatakan, jika dirinya sudah dua kali datang ke PTUN untuk memenuhi panggilan terkait perkara tersebut. “Sekitar dua pekan lalu yang pertama saya dipanggil, dan Rabu kemarin,” ucapnya di balai kota.

Menurut Muryanta gugatan yang ditujukan pihak Advertising itu salah sasaran. Sebab, apa yang pihaknya lakukan berdasarkan perundang-undangan. “Jadi yang seharusnya digugat adalah Permen dan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan itu bukan kami,” jelasnya.

Dia mengatakan, jika saat ini pihaknya tidak memiliki beban untuk menghadapi perkara tersebut. Sebab lanjutnya, andai nanti PTUN memutuskan Pemkot harus memberikan perpanjangan izin tentu itu akan dilakukan. “Kami malah untung pemasukan PAD bertambah. Tapi apakah. Tapi apakah itu tidak melanggar aturan?” pungkasnya.

Reporter: M Syahbani

Baca Juga :   Sudah Empat Spanduk #2019Gantipresiden dan Penolakan Neno Dicopot Satpol PP

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here