Diperiksa Jaksa, Noormiliyani Siap Kembalikan Uang

1740

KabarKalimantan, Banjarmasin – Bupati terpilih Barito Kuala, Noormiliyani Aberani Sulaiman mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Rabu (19/7/2017). Bekas Ketua DPRD Kalimantan Selatan, itu memenuhi panggilan tim penyidik Kejati Kalsel yang tengah menelisik dugaan perjalanan dinas fiktif dan mark up anggaran.

Ia mengenakan batik kombinasi kuning-hitam dipadu kerudung kuning cerah. Datang pukul 09.30 Wita, Noormiliyani baru meninggalkan kantor kejaksaan pukul 14.45 Wita. Ia datang hanya ditemani oleh sopir pribadinya. Selepas keluar dari ruang penyidikan, awak media sudah mencegat Noormiliyani.

Wartawan pun lekas memberondong aneka pertanyaan ke Noormiliyani. “Kalau Pergubnya salah, saya dan kekawanan siap mengembalikan (uang). Saya pikir kekawanan enggak ada jua yang berniat korupsi,” kata Noormiliyani selepas pemeriksaan.

Menurut dia, anggaran perjalanan dinas legislator tahun anggaran 2015 mengacu Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas. Noormiliyani tidak tahu ada peraturan lain setingkat menteri yang turut mengatur perjalanan dinas legislator.  “Ada PMK Nomor 53, nanti keluar lagi peraturan menteri, bingung lagi, ” Noormiliyani menegaskan.

Perihal dugaan perjalanan dinas fiktif, ia meminta setiap anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan. Sebab, Noormiliyani sebatas meneken persetujuan surat penugasan atas hasil rapat di Badan Musyawarah DPRD Kalsel. Ia kesulitan mengecek satu per satu apakah benar anggota dewan telah menunaikan perjalanan dinas.

“Selama tahun 2015, saya sudah 19 kali perjalanan dinas. Tolong minta tenggang waktunya untuk mengembalikan, ini tergantung pribadi saja. Kalau saya kooperatif saja, Insyallah kekawanan sama,” kata isteri dari Bupati Barito Kuala saat ini, Hasanuddin Murad itu.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Munaji, mengatakan masih mendalami dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di lingkungan DPRD Kalimantan Selatan. Munaji sudah mengantongi 15 nama pegawai sekretariat dan anggota DPRD Kalsel yang diduga kuat menilap duit negara.

“Tapi belum tentu semuanya tersangka karena nilainya kecil-kecil dan variatif, mulai Rp 1 juta sampai Rp 30 juta,” kata Munaji. Mengutip salinan audit BPKP Kalsel, ia menduga ada kerugian negara sebesar Rp 7 miliar.

Menurut dia, sebagian oknum sudah mengembalikan duit dengan total Rp 400 juta lebih. Ia menemukan modus culas legislator yang memanipulasi anggaran perjalanan dinas setingkat eselon II menjadi eselon I dan melakukan perjalanan fiktif. Selain itu, kata Munaji, pegawai sekretariat dewan kerap menerima kelebihan bayar saat ikut perjalanan dinas.

Tapi, Munaji belum sepenuhnya mengusut terhadap setiap oknum di DPRD Kalsel. Ia pun masih menunggu audit resmi BPKP dan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Munaji berasumsi kelakuan legislator atas dasar Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 093 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas. Beleid ini membolehkan legislator menaikkan duit perjalanan dinas setara eselon I.

Di lain sisi, kata Munaji, keputusan Menteri Dalam Negeri melarang legislator menyetarakan perjalanan dinas dengan eselon I. Ia mengacu praktek perjalanan dinas di DPRD tingkat II yang lebih patuh terhadap keputusan Mendagri itu. “Di situ penyimpangannya. Kami juga akan periksa mantan Gubernur Kalsel (Rudy Ariffin),” kata dia.

Munaji mengunci mulut perihal berapa orang oknum legislator yang berpotensi jadi tersangka. “Pemeriksaan anggota dewannya sudah mendekati semuanya, rencana totalnya ada 120 orang yang diperiksa. Ada arahan untuk mengembalikan,” kata Munaji seraya meminta tidak mengutip sebagian hasil wawancara alias off the record.

 

Diananta P. Sumedi 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here