Ming. Jan 17th, 2021

Disdikbud Kalsel Bantah Dana Pendidikan 2018 Cuma Tiga Persen

2 min read

Kepala Disdikbud Kalsel, Yusuf Effendi saat presrilis di kantornya, Jumat (6/10/2017). Redkal.com/ Rizal Khalqi

KabarKalimanatan, Banjarbaru – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbut) Provinsi Kalimantan Selatan, M Yusuf Effendi, membantah asumsi dana pendidikan cuma 3 persen dalam Rancangan APBD 2018. Menurut Yusuf, bicara dana pendidikan mesti holistik karena tersebar di beberapa institusi, seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Badan Pemberdayaan Perempuan.

Yusuf menegaskan Gubernur Kalsel bermokitmen mengalokasikan dana pendidikan sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UUD 1945: 20 persen dari APBD. Ia kaget mendengar kabar bahwa DPRD Kalsel menyebut Disdikbud Kalsel hanya mengalokasikan dana pendidikan tiga persen dalam RAPBD 2018.

“Ada miskomunikasi. Alokasi belanja tidak langsung Rp 597 miliar dan belanja langsung Rp 218 miliar. Kalau meihat belanja langsung saja, ya sederhana,” kata Yusuf Effendi kepada wartawan, Jumat (6/10/2017).

Menurut dia, dana sebanyak itu sudah memenuhi 20 persen porsi pendidikan di RAPBD 2018. Yusuf yakin dana pendidikan ada kemungkinan bertambah karena bantuan BOS dan DAK belum masuk APBD. Kedua bantuan dana pemerintah pusat ini akan masuk APBD setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

“Kalau bicara dana pendidikan. Harus melihat secara utuh, tidak hanya posisi belanja langsung tapi harus lihat belanja tidak langsung juga. Beberapa sumber yang kami tangkap, tidak pernah menyentuh belanja tidak langsung,” kata Yusuf Effendi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Lutfi Saifuddin kecewa atas sikap Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan yang cuma mengalokasikan dana pendidikan sebesar 3 persen dalam Rancangan APBD 2018. Padahal, Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD murni.

“Kami kembali dibuat kecewa, sebab laporan Dinas Pendidikan ada pengurangan lagi anggaran pendidikan dari Rp 283 miliar menjadi Rp 218 miliar, atau diperkirakan hanya 3 persen saja dari APBD 2018,” kata Lutfi.

Kalaupun benar, ia menyayangkan alokasi itu karena berdampak terhadap perkembangan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Tidak menutup kemungkinan, Lutfi khawatir kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel terancam anjlok karena ada keterbatasan anggaran pengembangan pendidikan.

M. RIZAL KHALQI │ DIANANTA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.