Distanbunak Kalsel Berkomitmen Pulihkan Harga Ayam Broiler

KabarKalimantan, Banjarbaru – Sebelum semakin meluas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya menyikapi kegelisahan para peternak unggas ayam ras pedaging (Broiler).

Plh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Hanif Faisol Nurofik mengatakan, langkah cepat yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyikapi menurunnya harga ayam broiler diangka Rp 10.000 perkilogramnya di peternak unggas.

“Kami sudah mengambil sikap, kemarin sudah didiskusikan dengan Dinas Perdagangan, dan hari ini dengan Kepala Bappeda,” kata Hanif saat jumpa pers di Hutan Tropis Perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru, Jumat (23/8/2019).

Hanif menjelaskan, ada beberapa langkah yang akan ditempuh Pemprov Kalsel, yakni dalam waktu segera melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait.

“Dalam waktu segera, kami akan membentuk tim pengawasan dan pengendalian Day Old Chicken (DOC) atau bibit ayam broiler,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pembatasan produksi pada perusahaan penetasan telur unggas agar tidak ditetaskan sehingga menjadi telur produksi. Kemudian melakukan pengawasan distribusi sesuai Pergub Kalsel yang mengamanatkan perusahaan DOC hanya boleh memelihara DOC-nya sendiri.

Baca Juga :   NSA Forum Bakal Bicarakan Kesenian Gandut

“Untuk bisnis hanya 30 persen maksimal, 70 persen harus eksternal, mandiri dan kemitraan mereka. Tidak boleh mereka membuat internal peternakan yang terkoneksi langsung dengan perusahaan karena dianggap perusahaan DOC sudah mendapat keuntungan dari penjualan DOC itu sendiri,” ucap Hanif.

Kemudian, saat ini dan seterusnya pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi intensif dengan dinas terkait di kabupaten/kota yang menangani peternakan unggas.

“Kami akan melakukan meeting untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani turunnya harga ayam potong ini,” kata Hanif.

Langkah selanjutnya, tambahnya, pihaknya juga akan melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi ke pelaku usaha peternak unggas agar usahanya yang meliputi 15.000 ekor persiklus harus terdaftar di dinas kabupaten/kota, peternak unggas yang lebih dari 15.000 ekor persiklus wajib mengurus izin usaha dan jika lebih dari 150.000 ekor persiklus sekali panen, wajib memiliki rumah potong unggas.

Baca Juga :   ASN Pemprov Kalsel Adopsi 824 Pohon

“Nah, ini yang akan kami tertibkan dan ditata,” ucap Hanif.

Ia mengatakan, sebenarnya signal turunnya harga ayam broiler ini sudah muncul pasca lebaran, dan sebelum semakin luas, pemerintah harus mengambil langkah berani untuk mencegah ini menjadi kegelisahan yang semakin luas.

“Inilah langkah-langkah yang ditempuh Pemprov Kalsel untuk mengontrol kembali harga unggas ke kisaran Rp 19.000 perkilogramnya,” kata Hanif.

Sementara itu, Ketua Harian Perhimpunan Insan Pengunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Rudi Budi Hartono mengatakan, kejadian harga ayam broiler Rp 10.000 ini merupakan kejadian yang luar biasa, dan hari ini reaksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencoba memberikan jalan keluar.

“Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kewenangan dari pemerintahan yang dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Rudi saat ditemui ditempat yang sama.

Ia menuturkan, Pinsar sudah melakukan tindakan-tindakan perpentif dalam hal produksi yang berlebihan ini. Sebagai contoh Untuk produksi yang dulunya disuplai ke daerah-daerah Kalimantan Tengah, saat ini Kalteng sudah memiliki produksi sendiri.

Baca Juga :   Pasca Kebakaran, Tahura Mandiangin Sementara Ditutup

“Sehingga kami harus mencari baru dan meningkatkan konsumsi masyarakat yang sebenarnya konsumsi Kalsel perkapitanya pertahun diatas nasional, disekitar 13 kg perkapita sedangkan nasional hanya 8 kg pertahun,” ucap Rudi.

Ia menambahkan, yang menjadi problem utama sebenarnya, menurut Rudi adalah hadirnya perusahaan produsen DOC yang melihat peluang bagus sehingga mereka berbondong-bondong meningkatkan produksinya bahkan ada yang hingga 100 persen.

“Inilah yang sebenarnya menjadi problem utama dan disini pemerintah daerah bersama pemerintah pusat mendatangkan Afkir Parent Stock (PS) yang diharapkan bisa terealisasi,” pungkas Rudi.

Reporter: Syahri Ramadhan
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here