DPRD Balangan Sempurnakan Raperda Adat Dayak

894

KabarKalimantan, Paringin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan kembali mengelar hearing dialog terkait Peraturan Daerah (Perda) Kelembagaan Adat Dayak, Senin (11/2/2019) kemarin.

Hearing dialog yang digelar di Aula Kantor DPRD Balangan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi ini dihadiri anggota DPRD Balangan Rusdiansyah, Siprinsyah dan Darto serta para kepala adat dan tokoh adat serta Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono.

Dalam hearing dialog tersebut, dibahas revisi draf Raperda Kelembagaan Adat Dayak yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan pembahasan internal bersama kepala adat dan tokoh adat se-Kabupaten Balangan.

Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi mengungkapkan, kegiatan hearing dialog ini merupakan bagian dari penyempurnaan Raperda Kelembagaan Adat Dayak yang tengah dibahas pihaknya untuk segara disahkan menjadi Perda.

“Kami sebagai penggagas Raperda ini tentunya ingin keberadaan Perdanya sesuai dengan keinginan masyarakat adat serta juga sesuai dengan aturan yang ada di atasnya,” ujar Abdul Hadi

Makanya, lanjut Abdul Hadi, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin bisa secepatnya menyelesaikan Raperda Kelembagaan Adat Dayak ini menjadi sebuah Perda. “Insya Allah, kami menargetkan April mendatang akan selesai,” janjinya.

Baca Juga :   DPRD Balangan Setujui Empat Perda Perubahan

Aelain Perda kelembagaan, lanjut Abdul Hadi, masih ada lagi Perda yang berkaitan dengan itu, yaitu tentang hak kewilayahan dan pemberdayaan. Akan tetapi, untuk mengesahkan Perda tersebut perlu kajian lebih dalam lagi. “Yang jelas untuk Perda kelembagaan dulu yang akan diselesaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengharapkan, dengan adanya Perda Kelembagaan Adat Dayak ini akan memperkuat kelembagaan yang ada serta diakui. “Dan yang tak kalah pentingnya adalah pihak desa, kecamatan, dan kabupaten bisa membantu lembaga tersebut,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Adat Dayak Pitap Aliyudar mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan revisi draf Raperda kelembagaan adat yang disesuaikan dengan kehidupan adat dayak yang ada di seluruh Kabupaten Balangan. “Ada beberapa istilah dan pasal yang kami ubah dengan mengakomodir kehidupan adat yang ada di Balangan,” bebernya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Balangan Mandan mengatakan, revisi ini merupakan hasil rembuk kepala adat dan tokoh adat. Sehingga keberadaanya bisa mewakili semua lapisan masyarakat adat yang terdiri dari beberapa sub etnis dayak yang tersebar di Bumi Sanggam.

Baca Juga :   Iswan Sampaikan Tujuh Masukan DPRD untuk Penyusunan RKPD 2019

“Selain menyamakan persepsi, adanya revisi ini juga akan mempercepat proses penggodokan Raperda ini menjadi Perda,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menilai, keberadaan Perda Kelembagaan Adat Dayak ini akan sangat pentin. Sebab menurutnya, hal ini akan menjadi pintu masuk pengakuan secara sah keberadaan masyarakat adat secara lebih rinci, tegas dan aturan yang jelas.

Tapi terpenting, tegas Kisworo, banyak lagi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait legalitas hukum adat termasuk terkait wilayah adat termasuk pengelolaannya secara hukum adat.

“Hal ini harus menjadi alasan yuridis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi motivasi percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) khususnya yang ada di Kabupaten Balangan,” ungkapnya.

Keberadaan MHA ini sendiri, lanjut aktivis lingkungan Kalsel ini, sudah dijamin dalam konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2) dan 281 (3) UUD 1945 serta Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, MK Nomor 97 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan terkait atas pengakuan dan penghormatan atas kesatuan MHA.

Baca Juga :   DPRD Balangan Sepakati Raperda KKBPK Menjadi Perda

“Dasar ini menjadi alasan yuridis bagi pemerintah pusat untuk pemenuhan hak-hak konstitusional, menyangkut hak dasar dan kebebasan setiap warga negara. Terutama, pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD 1945,” paparnya.

Khusus di Kabupaten Balangan, kata Kisworo, masih setengah hati. Faktanya, hingga kini belum ada regulasi yang dilahirkan pemerintah daerah mengakui masyarakat hukum adat.

Padahal, menurut Kisworo begitu direktur Walhi Kalsel ini, regulasi MHA sangat penting demi menjamin kehidupan masyarakat adat. Terutama, jaminan kebebasan dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat adat.

“Hak ini mencakup hak atas tanah, sumber-sumber kekayaan alam dan identitas ini menjadi pokok dasar dari penerapan MHA itu sendiri,” pungkasnya.

FM Hidayatullah

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here