Ming. Jan 24th, 2021

DPRD Banjarmasin Batasi Peliputan Pers Pasca Diobrak KPK

2 min read

Bekas Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali. KPK menetapkan Iwan sebagai tersangka kasus suap Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih. dok Redkal.com

KabarKalimantan, Banjarmasin – kalangan legislator DPRD Kota Banjarmasin mulai jaga jarak dengan media pasca ‘diobok-obok’ Komisi Pemberantasan Korupsi. Para wakil rakyat terhormat di DPRD Kota Banjarmasin agaknya masih trauma. Mereka memilih menjaga privasi dengan membatasi ruang gerak jurnalis untuk menggali informasi publik.

Sejumlah anggota dewan diperiksa lembaga antirasuah tempo hari, penghuni gedung wakil rakyat lebih apik menjaga privasi. Bahkan, ruang gerak peliputan wartawan di DPRD Banjarmasin pun dibatasi.

Padahal, kerja wartawan untuk menggali informasi yang berkepentingan dengan masyarakat Banjarmasin. Tak tanggung-tanggung, pembatasan ruang gerak wartawan di DPRD Banjarmasin dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Banmus). Dalam rapat Banmus yang dilaksanakan Jumat (6/10/2017) itu, memutuskan wartawan dilarang melakukan peliputan hingga ke ruang komisi.

Padahal, sebelum kasus suap pemulusan Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih terbongkar, wartawan diperbolehkan melakukan peliputan ke mana saja, termasuk ke dalam ruang komisi. Terlebih untuk liputan-liputan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Salah seorang wakil rakyat di DPRD Banjarmasin yang enggan namanya ditulis membenarkan aturan baru ini. “Memang ada usulan di rapat Banmus melarang wartawan berada di ruang komisi. Larangan ini untuk lebih menjaga privasi (anggota dewan) pasca kasus penangkapan KPK kemarin,” ujarnya.

Ia menuturkan, berdasarkan berbagai usulan rapat Banmus, akhirnya diputuskan wartawan hanya boleh melakukan peliputan di depan sebelum masuk ruang komisi. “Bisa di depan lorong menuju ruang komisi, atau di taman. Kan taman gedung dewan sekarang sudah bagus,” katanya.

Namun, ia meminta, masalah ini tidak dibesarkan. Ia menduga aturan ini hanya kondisional karena masih ada unsur trauma. “Saya rasa aturan ini tak akan bertahan lama. Paling juga nanti diperbolehkan lagi. Jadi, jangan terlalu disikapi serius,” ucap pria berkacamata ini.

Pembatasan ruang gerak wartawan untuk melakukan peliputan di DPRD Banjarmasin ini tentu saja mengganggu aktivitas para jurnalis mendapatkan informasi bagi publik. Wartawan yang melakukan peliputan menjadi agak lebih sulit menggali informasi untuk masyarakat.

Ya, mengenai kegiatan wakilnya di DPRD Banjaramasin. Padahal harusnya anggota dewan yang mendapat mandat rakyat sepatutnya lebih terbuka diwawancara untuk kepentingan rakyat diwakilinya.

Apalagi, anggota dewan mendapatkan banyak fasilitas yang dicomot dari rakyat. Salah satunya gaji yang cukup besar dan fasilitas bepergian ke luar daerah dibiayai APBD. Jadi, sudah selayaknya anggota dewan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat yang telah membayar upah mereka.

MUHAMMAD RIDHA

Catatan: Artikel berita di atas telah terbit di edisi cetak Kabar Kalimantan, Rabu (11/10/2017), berujudul: Dewan Kota Batasi Peliputan Pers.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.