DPRD Banjarmasin Finalisasikan Revisi Perda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minol

1529

KabarKalimantan, Banjarmasin – DPRD Banjarmasin telah selesai melakukan finalisasi revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Banjarmasin.

Ketua Pansus Revisi Perda Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, M Yamin mengatakan, sebelumnya retribusi izin ini hanya untuk hotel bintang 4 dan 5. Namun setelah difinalisasi, hypermarket dan supermaket nantinya juga masuk sebagai tempat yang akan dikenakan retribusi izin tempat penjualan Minol.

“Setelah finalisasi, ini ditambah lagi tempatnya,” ujar Yamin di gedung dewan, Senin (15/7/2019).

Tujuan dibuatnya payung hukum ini, kata Yamin, bukan sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin. Namun untuk menekan menjamurnya tempat penjualan minuman beralkohol di kota ini. Terlebih, fakta di lapangan, ditemukan banyak tempat penjualan Minol yang tidak berizin.

Sedangkan untuk lamanya, pihak pansus dan SKPD terkait sepakat reguasi ini hanya berlaku satu tahun. “Tujuannya juga untuk mempermudah dari segi pengawasan. Kalau besaran retribusinya berkisar antara Rp 200-300 juta,” ujarnya.

Baca Juga :   Achmad Maulana Gantikan Iwan Rusmali di DPRD Banjarmasin

Sementara itu, Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Setdako Banjarmasin, Jefry Fransyah mengatakan, setelah diparipurnakan, regulasi ini akan segera dibawa melalui provinsi untuk dilakukan proses evaluasi oleh Kemendagri.

“Kemendagri pun akan memanggil kami untuk proses ini. Jadi, Perda ini khusus mengenai tarif retribusi. Kalau tempatnya, di mana boleh berjualan, itu sudah diatur di dalam Perda Izin Tempat Penjualan Minol tersendiri,” jelasnya.

Karena dalam Perda Pengendalian dan Pengawasan Minol yang baru mencantumkan bahwa hypermarket dan Supermarket diperbolehkan menjual Minol, lanjutnya, maka secara otomatis retribusi izin tempatnya pun juga akan berlaku, dengan besaran sesuai yang telah ditentukan.

“Teknis perhitungan besaran tarif retribusi izin tempatynya itu ada di dinas terkait. Ya kurang lebih berkisar antara Rp 200-300 juta per tahun,” terangnya.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Baca Juga :   DPRD Ingin KIS Tepat Sasaran di Banjarmasin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here