DPRD Banjarmasin Gali Informasi Kaji Pengelolaan Limbah Polusi di Kota Bekasi

200

KabarKalimantan, Bekasi – Pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Bahkan, di Banjarmasin yang dianggap sebagai kota berkembang pun tidak luput akan hal tersebut.

Antisipasi dini pencegahan dan penanggulangan terkait pencemaran lingkungan, dinilai kalangan wakil rakyat di DPRD Banjarmasin sangat perlu dilakukan. Tidak hanya polusi udara dan air, pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terutama limbah medis, juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

“Kami perlu mengumpulkan informasi dan melakukan sharing terkait pencemaran lingkungan itu. Salah satunya, ke kota yang sudah memiliki Perda terkait pencemaran lingkungan,” kata Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Asmad kepada wartawan Kabar Kalimantan, usai Melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat, Kamis (12/4/2018).

Menurut Asmad, polusi udara di Banjarmasin bisa dikatakan belum seberapa parah. Hanya saja alat pendeteksi atau Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Seribu Sungai ini perlu di tambah.

Apalagi di titik-titik yang padat akan kendaraan bermotor. Menurutnya memang diperlukan alat pemantau polusi udara tersebut. “Yang paling pas jika ditempatkan di wilayah yang sering terjadi kemacetan,” ucap Asmad.

Penghijaun dan uji emisi sebagai salah satu solusi untuk menangulangi polusi udara yang terjadi di Banjarmasin. “Selain alat pemantau, kami menyarankan pemerintah kota harus terus menggalakkan aksi penghijauan lingkungan,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini melanjutkan, terkait limbah B3 yang mengandung zat berbahaya dan beracun, secara tidak langsung dapat mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

“Kebanyakan limbah B3 ini berasal dari industri atau pabrik. Namun tidak sedikit juga berasal dari pemukiman warga dan rumah sakit,” jelasnya.

Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini, Pemkot Banjarmasin menurutnya perlu melakukan terobosan baru. Salah satunya dengan menyediakan alat pengelola limbah B3.

“Selama ini kan limbah kesehatan itu hanya dikelola oleh Rumah Sakit ULIN dan RS Ansari Saleh Banjarmasin. Sedangkan puskesmas-puskesmas di Banjarmasin tidak memiliki alat pengelola limbah tersebut. Apalagi kalau RS Sultan Suriansya berdiri, alat ini sangat diperlukan,” ungkapnya.

Memang menurutnya penyediaan alat itu tergolong mahal, bahkan harganya mencapai miliaran. Namun ini dapat dianggarkan melalui APBD Kota Banjarmasin. “Kemungkinan harganya mencapai Rp 3 miliar. Tapi kalau ada kemauan dan daerah mampu, kenapa tidak. Banjarmasin tidak punya alat ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan limbah B3 ini sangat bermanfaat, tidak hanya menjadi solusi bagi tempat pelayanan kesegatan di masyarakat, namun juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pengolahan limbah medis yang selama ini dikirim keluar daerah.

“Setahu kami, selama ini limbah tersebut dikirim ke Pulau Jawa. Kalau kita punya alat sendiri, biaya pengolahannya akan lebih kecil,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Kota Bekasi Mas Sriwati mengungkapkan, Perda terkait pencemaran dan pengendalian udara sudah dimiliki kota yang berjuluk Kota Patriot ini. Namun polusi udara juga sangat rentan terjadi.

“Kalau di Bekasi yang masih menjadi kendala adalah gas emisi kendaraan bermotor. Karena ini kota metropolitan, ruas jalan tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan. Ini yang mengakibatkan polusi udara,” jelasnya.

Kunjungan kerja DPRD Banjarmasin ke Kota Bekasi Jawa Barat ini juga dihadiri oleh anggota Komisi III lainnya, Mursyid, Matnor Ali, M Yamin, Abdurrasyid Ridha, Abdul Muis, Totok Hariyanto dan Muhammad Natsir.
SMARA AQDIMUL AZMI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here