DPRD Banjarmasin Godok Raperda RP2K-PKPK

240

KabarKalimantan, Banjarmasin – DPRD Banjarmasin kembali melakukan penyampaian perubahan atas dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta Raperda Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2K-PKPK) Kota Banjarmasin, Senin (28/5/2018).

Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda usai melaksanakan Rapat Paripurna Tingkat I di DPRD Banjarmasin tersebut menuturkan, penyampaian Raperda terkait RT dan RW ini hanya diubah beberapa pasal saja. Sedangkan untuk Raperda terkait perumahan dan pemukiman kumuh akan disesuaikan dengan kondisi Kota Banjarmasin saat ini.

“Apalagi kalau dilihat dari data perumahan, terdapat hampir 500 hektare kawasan kumuh di Banjarmasin, dan baru tertangani kurang lebih 30 persen. Makanya perlu aturan untuk menanggulangi permasalan tersebut,” jelas Ananda.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya berjanji akan berupaya melakukan dan menyelesaikan Raperda tersebut dengan segera. Mengingat permasalahan kawasan kumuh tidak hanya terjadi di Banjarmasin saja, tapi juga terjadi di kota-kota besar lainnya.

Baca Juga :   Resmi, Polda Kalsel Luncurkan Aplikasi Sasirangan

“Kami menginginkan dengan selesainya Raperda ini, nantinya dapat membantu pemerintah mengurangi atau meminimalisir kawasan kumuh di Banjarmasin. Kalau bisa, harapan kami, tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Seribu Subgai ini,” tutupnya.

SMARA AQDIMUL AZMI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here