Sel. Des 1st, 2020

DPRD Banjarmasin Sahkan Revisi Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1 min read

KabarKalimantan, Banjarmasin – DPRD Banjarmasin telah menetapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada rapat paripurna, Rabu (29/7/2020).

Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya kepada wartawan di gedung dewan usai paripurna mengatakan, delapan fraksi di DPRD melalui penyampaian pendapat akhir menyatakan  dapat menerima dan menyetujui revisi tersebut untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

Salah satu poin penting yang termuat di dalam revisi Perda ini ialah dihapuskannya denda atau sanksi administrasi bagi warga Banjarmasin karena keterlambatan mengurus administrasi kependudukannya.

“Ini salah satu poin hasil revisi Perda tersebut,” ujar Harry Wijaya.

Dengan adanya penghapusan sanksi itu, pihaknya pun berharap ini tidak dijadikan alasan bagi warga untuk tidak membuat data administrasi kependudukan, walaupun dendanya telah dihapus.

“Kami juga mengimbau warga Banjarmasin untuk segera membuatkan akta kelahiran dan KIA untuk anak-anaknya,” katanya.

Terkait pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah, menurutnya, itu tetap dapat memiliki akta kelahiran.

Hanya saja yang tercantum di dalam akta kelahirannya adalah nama ibunya saja dan tidak mencantumkan nama ayahnya.

“Jadi itu juga sudah diatur dan termuat di dalam Perda. Syarat pembuatan akta anak itu bisa menggunakan nama ibu kandung,” ujarnya.

Selain itu, Politikus PAN ini menginginkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih bekerja optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

Reporter: Smara Aqdimul Azmi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.