DPRD dan Pemkab Balangan Sepakati KUA-PPAS APBD 2020

KabarKalimantan, Paringin – Setelah melalui tahapan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan. Akhirnya DPRD dan Pemkab Balangan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020.

Nota kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Bupati Balangan H Ansharuddin dan Wakil Ketua DPRD Balangan H Sabirin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, di Gedung DPRD Balangan, Senin (5/8/2019). Penandatanganan ini diawali dengan penyampaian Laporan Banggar yang dibacakan oleh M Rizkan.

Dalam laporannya, Banggar menyamapaikan bahwa  pembahasan terhadap KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2019 yang telah dilakukan setelah adanya pembahasan  KUPA dan P-PPAS, maka akan dilanjutkan kedalam tahapan Penyusunan RKA–SKPD.

“Dalam hal ini kami menyarankan untuk memperhatikan apa yang menjadi masukan dalam pembahasan KUPAdan P-PPAS,” pintanya.

Seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terkait dengan pembebasan lahan Terminal Paringin sebagai langkah awal untuk penataan Kota Balangan, sebagaimana yang diharapkan oleh para tokoh PPKB.

Selain itu, juga harus memerhatikan apa yang menjadi program prioritas dalam pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pembahasan, Banggar juga menemukan beberapa keterangan dari SKPD berkenaan dengan serapan Anggaran Murni Tahun 2019 yang masih dalam kategori minim. Hal ini sebagai bahan kepada kepala daerah sebagai pelaksana APBD untuk bisa memberikan arahan-arahan kepada SKPD–SKPD untuk bisa memaksimalkan dan melakukan akselerasi dalam penyerapan anggaran.

Sehingga, lanjut Rizkan, apa yang menjadi tujuan dalam penggunaan anggaran dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kemudian berkenaan dengan pendapatan, Banggar menyarankan kepada kepala daerah untuk bisa memberikan perhatian kepada SKPD–SKPD yang pendapatannya masih dalam kategori rendah. Karena dengan optimalisasi dalam penerimaan pendapatan daerah, dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, adanya optimalisasi dalam penerimaan pendapatan daerah dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kemampuan dan mencerminkan kemandirian daerah.

Dalam penyusunan RKA perubahan SKPD, selain berdasarkan kepada asas kemanfaatan dan asas kewajaran, juga harus memerhatikan asas keseimbangan. Dalam hal ini adalah keseimbangan antara anggaran yang diberikan kepada pelaksana terhadap anggaran pelaksanaan kegiatan.

“Apa yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2019, beberapa SKPD tidak memberikan anggaran yang berimbang, sehingga untuk pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tidak maksimal dan efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Balangan H Ansharuddin mengharapkan agar APBD tahun anggaran 2020 mendatang dapat berjalan optimal, sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani secara maksimal.

Ia juga berharap, rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2020 yang dihasilkan ini akan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Balangan.

“Saya optimis apa yang telah dituangkan dalam dokumen KUA-PPAS APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat,” ucapnya.

Reporter: FM Hidayatullah

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here