DPRD Kalsel Minta Perda Tata Ruang di Kabupaten/Kota Dilakukan Perubahan

1514

KabarKalimantan, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PPRKP) Provinsi Kalimantan Selatan khawatir akan berbenturan dengan Perda Tata Ruang di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel baru saja melakukan pengambilan keputusan atas Raperda tentang PPRKP. Itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel pada Kamis (8/8/2019) kemarin.

 

Dalam laporan pansus yang dibacakan H Hormansyah, saran-saran jika Raperda PPRKP disahkan juga disampaikan. Diantaranya adalah perlu segera dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi, kewenangan, dan tanggungjawab.

 

“Dalam rangka menghindari tumpang tindih penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penataan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Kalimantan Selatan,” ucap H Hormansyah membacakan laporan.

 

H Hormansyah kemudian menjelaskan, dalam penataan kawasan kumuh serta pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang baru, tidak luput bakal berbenturan dengan Perda tentang Tata Ruang yang ada, baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Baca Juga :   Tanggapi Keluhan Driver, Dewan akan Panggil Aplikator

 

“Seperti kawasan pertanian. Tidak sedikit beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan pemukiman,” ujarnya.

 

Karena itu, Pansus minta Perda Tata Ruanh harus segera dilakukan perubahan. Meskipun hal itu sering memakan waktu yang agak lama untuk melegalisasi perubahan tata ruang tersebut.

 

Reporter: M Ali Nafiah Noor

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here