DPRD Kalsel Setujui LPPA 2016

1781

KabarKalimantan, Banjarmasin – DRDP Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2016. Dalam laporan yang sudah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu, tercatat ada surplus atau selisih lebih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp 39,887 miliar.

 

“LPPA Kalsel 2016 itu, realisasi pendapatan Rp5,218 triliun lebih (101,04 persen) dan belanja daerah Rp4,238 triliun lebih (92,51 persen), serta belanja transfer yaitu transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota Rp940,058 miliar lebih atau 100 persen,” kata Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhaimin, Kamis (13/7/2017).

 

Realisasi pendapatan Kalsel 2016 sebesar Rp5,1 triliun lebih itu terdiri pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,500 triliun lebih atau 100,62 persen. Selain itu, pendapatan transfer terdiri dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana penyesuaian Rp2,682 triliun lebih atau 101,27 persen.

 

Kemudian lain-lain pendapatan yang sah berasal dari hibah sumbangan pihak ketiga terealisasi Rp36,231 miliar lebih atau 115,15 persen. Belanja daerah Kalsel 2016 terdiri atas belanja operasional Rp2,889 triliun lebih atau 92,31 persen, belanja modal Rp1,348 triliun lebih atau 93,40 persen, belanja tidak terduga realisasi nol persen dari yang dianggarkan Rp7 miliar.

 

Sementara Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan mengapresiasi legistor yang merampungkan pembahasan LPPA 2016 sesuai ketentuan batasan waktu. Ia menyatakan terus berupaya melakukan perbaikan dalam penatakelolaan keuangan daerah agar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

 

Sebelum pengambilan keputusan persetujuan terhadap Perda LPPA Kalsel 2016 itu, Badan Anggaran DPRD setempat yang diketuai H Burhanuddin menyampaikan beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dari pihak eksekutif/pemprov tersebut.

 

Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel, H Murhan Effendi mendorong Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mendapat rekomendasi dari BPK RI agar lekas menindaklanjuti.

 

Ia berharap Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)  pada 2017. Sebab, PAD tahun anggaran 2016 melorot ketimbang dana perimbangan dari pemerintah pusat 2015.

 

Reporter: Muhammad Rizal Khalqi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here