DPRD Kalsel Usulkan Revisi Perda Karhutla

1128

KabarKalimantan, Banjarmasin – Peraturan Daerah (Perda) soal penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dinilai belum menjamin kepentingan masyarakat banyak. DPRD Kalsel pun usulkan revisi.

Dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel pada Senin (11/3) lalu, dua Perda diusulkan. Itu adalah tentang pemberdayaan pondok pesantren dan sekolah keagamaan, juga revisi dari Perda tentang penanggulangan dan pencegahan karhutla.

Perda yang mengatur tentang upaya mengurangi penyebab dan dampak dari kerhutla ini diusulkan Komisi I DPRD Kalsel. Ada sejumlah item yang ditambahkan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas mengungkapkan, Perda eksekutif yang dibuat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu hanya fokus pada kebakaran hutan saja. Sehingga ada sejumlah hal yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat tradisional.

Angin segar pun menghampiri para petani yang menggunakan pola pengerjaan lahan secara tradisional. Masyatakat itu tidak perlu khawatir lagi untuk membakar lahannya sesuai sistem yang sudah mereka terapkan secara turun temurun tersebut.

Baca Juga :   Tunjangan Reses DPRD Banjarmasin Kategori Menengah

“Kami juga memasukkan konten lokal. Ada sedikit keinginan masyatakat adat agar ada kesempatan mereka untuk membakar lahan seperti kebiasaan mereka,” kata Suripno.

Menurutnya, pembakaran lahan secara tradisional tersebut tidak akan berdampak pada apa yang selama ini dikhawatirkan. Masyarakat dengan sistem tradisional tersebut sudah membuktikan hal itu secara turun temurun.

Selain itu, Suripno mengungkapkan, usulan revisi Perda tersebut juga akan mengatur keterlibatan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di luar Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap Karhutla.

“Sekarang ada beberapa SKPD terkait, seperti BNPBD dan Damkar pada Satpol PP. Semua itu fokus pada pencegahan karhutla,” ujarnya.

Tidak hanya itu, tanggung jawab akan bencana yang biasanya terjadi hampir setiap tahun itu juga akan dibagi pada perusahaan-perusahaan perkebunan. Kebakaran lahan yang mengakibatkan kerugian akan diganti jika ada keterlibatan korporasi.

Baca Juga :   Kata KPK Setelah Geledah Dua Kantor di Banjarmasin

“Untuk korporasi, ada tanggung jawab berupa ganti rugi,” ucap Suripno.

M Ali Nafiah Noor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here