Fakultas Hukum ULM Gelar Colloquium Internasional

1318

KabarKalimantan, Banjarmasin – Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menggelar Colloquium Internasional Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi dengan tema “Desain Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang Anti Korupsi” di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Sabtu (9/3/2019).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr Abdul Halim Barkatullah mengatakan, ini merupakan kegiatan rutin dari Himpunan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Dan ULM meminta pelaksanaannya di Kota Banjarmasin.

“Momennya tepat mendekati pemilu dan yang dibicarakan adalah pemilu. Kami berharap nanti dari guru-guru besar, para doktor dan pakar-pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi ini dapat mencetuskan sistem pemilu presiden dan legislatif yang lebih baik lagi,” kata Abdul Halim.

Menurutnya, jika sistem atau desain tersebut dapat ditemukan di Kota Banjarmasin dan dilaksanakan secara nasional. Hal tersebut akan menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia, Kota Banjarmasin dan ULM.

Baca Juga :   ULM Banjarmasin Dilibatkan Godok RUU Guru dan Dosen

“Walaupun pemilu serentak ini sudah makin dekat, tapi yang pasti hasil dari kegiatan ini untuk perbaikan di masa akan datang,” ucapnya.

Ia menerangkan, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam kegiatan ini, salah satunya terkait dengan adanya politik uang dalam pemilu.

“Nah, melalui kegiatan ini bersama-sama mencari format mendewasakan masyarakat dan membangun sistem ketatanegaraan bersama para ahli. Sehingga menemukan bagaimana desain ketatanegaraan dan administrasi dalam pemilu yang baik. Semoga dapat menghasilkan hal yang terbaik,” katanya.

Sementara Itu, Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Syahyar yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor mengatakan, pemerintah provinsi sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencari jalan keluar bagaimana secara bertahap periode kepemimpinan 5 tahunan ini akan dilaksanakan dengam proses yang lebih baik.

Ia menuturkan, dengan keberadaan para ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administasi ini memiliki kepentingan untuk memberikan masukan dan solusi setiap proses pemilu.

Baca Juga :   Prediksi Masa Depan Bumi Ala K' AST U-RI

“Tentu pemikiran para ahli tersebut diperlukan, terlebih dalam proses pelaksanaan pemilu itu bisa berlangsung lebih baik dan berkualitas, walaupun memang memerlukan waktu,” kata Gusti Syahyar.

Menurutnya, Republik Indonesia ini baru saja melaksanakan proses demokrasi secara langsung yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan umur pelaksanaannya demokrasi ini pun baru beberapa tahun saja.

“Ini tidak sama dengan proses demokrasi yang sudah berlangsung ratusan tahun dilaksanakan di Amerika dan negara-negara maju lainnya. Akan tetapi semoga dalam kegiatan ini dapat menghasilkan suatu sistem yang baik dan berkualitas dalam pelaksanaan pemilu mendatang,” pungkasnya.

Syahri Ramadhan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here