Fraksi DPRD Balangan Beri Pandangan atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 Kabupaten Balangan

520

KabarKalimantan, Paringin – DPRD Balangan  menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota Bupati Balangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 di Aula Rapat DPRD Balangan, Selasa (11/6/2019).

Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi itu, lima fraksi menyampaikan padangan umumnya yakni fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Gabungan Perubahan, Fraksi PKS dan Fraksi Amanat Sanggam.

Dalam Pandangan umumnya, fraksi DPRD memberikan saran dan masukan terkait pengelolan keuangan APBD seperti yang disampaiakan perwakilan fraksi.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Dadang IDI Fajri memberikan apresiasi yang sebesar–besarnya kepada pemerintah daerah dalam hal pendapatan yang selalu meningkat melebihi dari target yang ditentukan. Menurutnya, hal itu menjadi poin positif bagi Kabupaten Balangan,

Tak hanya itu, fraksi Partai Golkar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati yang pada paripurna sebelumnya telah menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan 2018.

“Kami harapkan juga agar seluruh SKPD dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan DPRD selaku mitra kerja. Sehingga segala kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara Fraksi Amanat Sanggam melalui Saipulah menyampaikan, secara umum dan sebagaimana telah ketahui bersama bahwa pada tahun 2018, secara nasional Indonesia mengalami defisit anggaran yang sangat besar, sehingga hal ini juga berdampak kepada APBD yang ikut mengalami pengurangan dari pemerintah pusat.

“Dari poin ini kami harapkan kepada pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan program dan kegiatan yang krusial seperti bidang pendidikan, kesehatan dan pengawasan internal pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurutnya, bidang pemberdayaan masyarakat desa menjadi hal yang harusnya diberi perhatian lebih, karena dari pemerintahan desa itu masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan, terutama dalam hal sumber daya manusianya, serta pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan perundangan – undangan.

“Belum lagi, adanya kebijakan dana desa dan dana kelurahan, sehingga sosialisasi-sosialisasi terhadap penggunaan dana desa dan dana kelurahan harus lebih ditingkatkan. Karena hal ini akan berdampak secara langsung terhadap pembangunan pemerintah daerah terutama di desa-desa,” terangnya.

Fraksi amanat Sanggam juga menyoroti masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap petani-petani, terutama terhadap petani karet. “Dalam kesempatan ini kami mencoba mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah akan permasalahan tersebut, baik dalam hal perencanaan ke depannya serta dalam hal pelaksanaannya,” katanya.

Sementara Fraksi PKS melalui Rusdiansyah menyoroti pengelolaan keuangan, dimana Fraksi PKS mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa pengelolaan Keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan transparansi dan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya.

“Hendaknya, prinsip transparansi dan akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja atas legalitas dan legitimasi masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: FM Hidayatullah

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here