FSPMI Keluhkan Kecilnya Besaran Kenaikan UMP

677

KabarKalimantan, Banjarmasin – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 yang hanya 8,03 persen atau lebih kecil dibandingkan UMP tahun 2018 sebesar 8, 71 %.

Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indarto menilai, rendahnya kenaikan besaran UMP ini merupakan imbas dari diterapkannya Peraturan Pemerintah – PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Formula tersebut membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku, dimana presentase kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya, sejak diterapkan dalam 3 tahun terakhir, kenaikan UMP Kalsel hanya sebesar 1 % atau berbeda jauh sebelum aturan ini diterapkan yang sempat mencapai 12 %.  “Waktu PP 78 ini diterapkan, kenaikan UMP setiap tahunnya cukup tinggi, tidak seperti saat ini,” tegas Yoeyoen.

Untuk itu pihaknya menuntut pencabutan PP tersebut, karena dengan persentase yang sangat minim itu belum bisa memenuhi keperluan hidup sehari-hari para buruh.

Selain itu, FSPMI Kalimantan Selatan juga mengancam akan melakukan aksi tolak upah murah sebelum surat edaran penetapan UMP 2019 resmi diterima Pemerintah Provinsi Kalsel 1 November mendatang.

Pihaknya akan mengerahkan ratusan massa, untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan UMP tahun 2019 di depan pihak eksekutif dan legislatif.  “Kami akan kerahkan sekitar 200 lebih massa pada aksi itu nantinya,” tambah Yoeyoen.

Dalam aksi tersebut, pihaknya juga menuntut pemerintah agar segera mencabut Peraturan Pemerintah – PP 78 tahun 2015, karena dianggap menjadi penyebab kecilnya setiap kenaikam UMP sejak 3 tahun terakhir.

Sebelumnya FSPMI telah lebih dulu menolak menandatangani persetujuan penetapan UMP 2019, yang diminta oleh Dewan Pengupahan.

Seperti diketahui, tertanggal 15 Oktober 2018, pemerintah memutuskan kenaikan UMP tahun 2019 sebesar 8, 03 %. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B.240 tahun 2018, tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2018 kepada Gubenur dan Dinas Tenaga Kerja se-Indonesia.

Syahri Ramadhan

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here