Hamli Menyoal Dugaan Indisipliner yang Dituduhkan Kepadanya

362

KabarKalimantan, Banjarmasin – Hamli Kursani akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian sementara dirinya sebagai Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarmasin.

Hamli menyoal terkait dugaan pelanggaran indisipliner (tidak mematuhi peraturan) yang dituduhkan kepadanya. Pasalnya, dia tidak mengetahui kesalahan yang dilakukanya hingga membuat dirinya diberhentikan sementara sebagai Sekdakot Banjarmasin.

“Saya tidak pernah diberitahu, ataupun diperiksa. Dugaan berat indisipliner apa yang dituduhkan kepada saya,” ucapnya kepada awak media, Rabu (11/4/2018).

Ditanya tindakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Hamli menjawab, tentunya akan mencari kejelasan tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Kemudian dia siap mengambil langkah sesuai koridor hukum. Bahkan dirinya siap membawa masalah ini ke ranah hukum jika dirasa perlu.

“Bukan hanya gugatan PTUN. Kalau memungkinkan tindak pidana,” tegas Hamli.

Ia menuturkan, tentunya dirinya tahu persis prosedur yang harus ditempuh sebelum memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, dia sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Penjatuhan Disiplin Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin.

Baca Juga :   Dewan Apresiasi Rencana Pemko Transparasi Data Aset

Dia menjelaskan, pemberian sanksi terhadap ASN haruslah melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pelanggaran yang dilakukan ringan, sedang, atau berat. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diserahkan ke Majelis Pertimbangan Penjatuhan Disiplin.

“Kalau ini saya tidak tau. Karena pelanggaran disiplin itu ada tingkatannya. Itupun harus diawali dengan teguran dan bertahap. Itu yang saya pahami selama ini,” paparnya.

Pun demikian, Hamli tidak berani menyatakan benar atau salah perihal prosedur pemberhentian dirinya itu. Sebab dia mengaku belum sempat mempelajari secara detail isi surat pemberhentian yang keluar pada 10 April kemarin.

“Saya baru menerimanya kemarin. Saya akan menelaah lagi kalimat per kalimat, pasal per pasal selama dua tiga hari ini. Baru melakukan langkah selanjutnya,” tuturnya.

Kemudian, ditanya sesuai Undang-Undang ASN Pasal 116 yang menyebut penjabat tinggi hanya boleh dievaluasi setelah menjalani masa dua tahun. Hamli mengatakan, hal tersebut benar adanya. Bahkan itu pun hanya bersifat evaluasi, bukan pemberhentian.

Baca Juga :   Maswati Harapkan Perhatian Pemkot Banjarmasin

“Jika dirasa tidak puas dengan pekerjaan saya, saya diberikan kesempatan enam bulan untuk memperbaiki. Tapi ini ranahnya bukan UU ASN. Tapi ranah PP 53 tahun 2010 tentang disipilin pegawai negri sipil,” jelasnya.

Selain itu, terkait pekerjaan Sekdakot Banjarmasin yang belum selesai sudah dia serahkan ke pelaksana harian (Plh) dalam hal ini Asisten II Bidan Perekonomian dan Pembangunan Hamdi.
M SYAHBANI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here