Hasil LKPD Kalsel dalam Empat Tahun Terakhir

640
Kasub Auditoriat Kalsel II, Suherman. Redkal.com/ M. Ali Nafiah Noor

KabarKalimantan, Banjarbaru– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2016, Selasa (19/9/2017).

Kepala Sub Auditorat Kalsel II, Suherman, menjelaskan BPK bertugas memeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan mencakup keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

“Hasil akhir dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut dimuat dalam bentuk opini,” katanya.

Suherman merinci macam-macam opini BPK atas laporan keuangan seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak menyatakan pendapat (Disclaimer), dan tidak wajar (Adverse).

Hasil pemeriksaan dalam bentuk opini yang dipaparkan oleh BPK menunjukkan bahwa sebelum 2013 belum ada entitas yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada 2013, enam entitas masih mendapatkan opini WDP. Kemudian pada 2014 berkurang menjadi empat entitas.

Dalam empat tahun terakhir sejak 2013, kata dia, ada delapan entitas yang mendapat WTP. “Baru 2015 semua entitas mendapatkan WTP. Jadi Seluruh entitas di Kalimantan Selatan baru mendapat opini WTP dalam dua tahun terakhir,” katanya.

Suherman juga memaparkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, terkait permasalahan umum LKPD untuk tahun anggaran 2016. Diantaranya ialah kelemahan sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Jika diuraikan, kelemahan sistem pengendalian intern meliputi kesalahan klasifikasi anggaran, pengelolaan investasi non permanen, penatausahaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai belum optimal. Sedangkan kepatuhan terhadap undang-undang, dalam LKPD tahun anggaran 2016 perlu diperhatikan tentang pekerjaan fisik yang dinilai kekurangan volume dan mengalami keterlambatan penyelesaian, termasuk belanja tidak sesuai ketentuan.

M. A NAFIAH NOOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here