Ibnu Herman Siap Lunasi Dua Janji Politik

437
Walikota Banjarmasin bersama wakil
Walikota bersama wakil

KabarKalimantan, Banjarmasin – Masa kepemimpinan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Wakilnya Hermansyah memasuki tahun ke 3. Kedua pimpinan Pemkot Banjarmasin itu mengakui, jika masih ada janji politiknya yang belum dilunasi.

Ada dua janji politik yang belum terealisasi. Yaitu pembangunan Jembatan Pulau Bromo dan Program Beusah Tanpa Bunga (Bahuma). Ibnu Sina menampik dugaan jika mereka berdua sudah melupakan janji tersebut.

“Bukan melupakan. Saat ini kedua program itu tengah berjalan,” ujar Ibnu didampingi Hermansyah saat konferensi pers 3 tahun kepemimpinan Ibnu Herman, Rabu (13/2/2019).

Ibnu mengatakan, jika studi kelayakan pembangunan Jembatan Pulau Bromo sudah selesai dilakukan. Dan saat ini yang tengah berjalan adalah proses selesainya Design Detail Engineering Design  (DED). “Semoga tahun ini DEDnya bisa selesai,” harapnya.

Ibnu mengakui, jika pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Banjarmasin dengan Pulau Bromo sangat diharapkan. Mengingat, dengan adanya jembatan yang rencananya dibangun sepanjang 120 meter itu tentunya mempermudah akses masyarakat.

“Kalau sekarang menyeberang dengan perahu. Kalau air surut perahu sulit sandar karena memang dangkal sekali,” imbuhnya.

Ibnu mengungkapkan, pembangunan Jembatan Pulau Bromo tidak seperti pembangunan jembatan pada umumnya. Sebab tanah di lokasi tersebut terbilang lembek. Sehingga perlu teknologi tersendiri dalam pembangunannya.

“Jembatan ini tidak seperti jembatan gantung bisa. Ini tentunya akan menjadi salah satu ikon untuk Banjarmasin,” ucapnya.

Selain Jembatan Pulau Bromo, yang menjadi janji politik Ibnu Herman yakni Program Beusah Tanpa Bunga (Bahuma). Ibnu mengakui, dalam realisasinya pemkot cukup kesulitan karena terbentur dengan aturan.

Sebab, untuk membuat program tersebut diperlukan payung hukum yang menaunginya. Solusinya pemkot harus membuat Peraturan daerah (Perda). Perda tersebutlah yang nantinya berfungsi untuk mengatur besar kecilnya modal.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membuka Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Modal Rp25 miliar diturunkan jadi Rp10 miliar. Tapi harus dengan Perda. Jadi modal tidak perlu Rp25 miliar. Tapi sesuai OJK,” pungkasnya.

M Syahbani

Baca Juga :   Ibnu Kaget Masih Ada Pemukiman Kumuh di Tengah Kota

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here