Rab. Sep 30th, 2020

Ibnu Sina Bantah Pernyataan Hermansyah Soal APBD Banjarmasin “Timpang”

2 min read

BANJARMASIN, KK – Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina membantah pernyataan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah yang mengatakan APBD Banjarmasin 2017 dalam kondisi tidak baik, karena anggaran belanja pegawai lebih banyak.

Hermansyah sebelumnya membeberkan terjadinya ketidakseimbangan di struktur APBD Banjarmasin. Pos belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung yang diperuntukkan untuk rakyat.

Saat dikonfirmasi wartawan Kabar Kalimantan, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memiliki pendapat bertolak belakang dengan wakilnya itu.

Ibnu mengatakan, meski pos anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk birokrat seperti gaji dan tunjangan lebih besar dari belanja langsung, itu masih tergolong aman.

“Saya sepuluh tahun di Badan Anggaran DPRD Kalsel, tau seluk-beluk APBD seperti apa,” ungkap politisi PKS itu, Jumat (20/1/2017).

“54 berbanding 46 itu masih bagus, apalagi APBD hanya Rp1,5 triliun, tentu masih bagus,” lanjut orang nomor satu di kota seribu sungai itu, menanggapi pernyataan wakilnya, Hermansyah.

Ditambahkannya, jika APBD Banjarmasin mengalami ketidakrataan hingga mencapai 70 persen untuk belanja tidak langsung (anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintahan seperti gaji pegawai, tunjangan dan perjalanan dinas), dan 30 persen untuk belanja langsung (diperuntukkan untuk masyarakat) Itu baru bisa dikatakan masalah.

Pernyataan ini berlawanan dengan apa yang disampaikan wakilnya, Hermansyah, Rabu (18/1/2017) lalu. Herman yang juga mantan anggota DPRD Kalsel ini merasa keadaan APBD Banjarmasin saat ini dalam keadaan “warning”. Sebab ia khawatir jika kenaikan tersebut dibiarkan terus-menerus, akan sangat tidak baik.

“Idealnya APBD itu sama rata antara pos belanja langsung dan tidak langsung. 50 persen-50 persen. Saya khawatir tren ini naik terus dan sangat berbahaya,” ucap politisi PDIP tersebut.

Sementara itu, pengamat pemerintahan dari FISIP Unlam, Gazali Rahman berpendapat masalah ini harus dilihat dari kondisi daerah secara menyeluruh.

“Karena kita tidak tahu data fisik, dan data infrastruktur kota, serta rasio jumlah pegawai dangan penduduk,” ucapnya.

Menurutnya, Itu bisa dilihat dari aspek kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin itu sendiri, apakah sudah terpenuhi atau belum. Jika masih dirasa kurang berarti kemiringan pembagian APBD yang lebih banyak pos belanja tidak langsung tersebut bisa dikategorikan tidak baik. Sebaliknya, jika kebutuhan masyarakat sudah dirasa terpenuhi berarti kemiringan itu tidak menjadi masalah.

Terlepas dari itu, ia memandang dari kacamata akademisi, bahwa Pemkot Banjarmasin saat ini terfokus pada pembangunan fisik semata. Padahal, yang juga tidak kalah penting, menurutnya adalah pembanguan kesejahteraan masyarakat.

Ditambahkannya, saat ini Banjarmasin memerlukan seorang pemimpin yang menciptakan ide dan disesuaikan dengan keadaan Kota Banjarmasin itu sendiri.

“Melihat daerah luar boleh saja, tapi cukup sebagai referensi. Menjadi pemimpin itu peribahasanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” tutup dia. bur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.